OPINI GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNHAS: Pemerintahan Suka-sukanya

Oleh:
Aminuddin Ilmar
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada yang menarik dari diskusi warung kopi bahwa keadaan pemerintahan kita sekarang ini mau-maunya yang jadi alias ero-erona orang Makassar bilang.

Saya tersentak dan tertegun juga mendengar istilah tersebut.

Sebab, akan sangat berbahaya bilamana pemerintahan dijalankan sekehendak hati tanpa ada batasan atau kendali dan bisa menjurus kepada penyalahgunaan kewenangan atau tindakan melampaui batas atau perbuatan sewenang-wenang.

Mungkinkah persepsi tersebut muncul oleh karena sebagian masyarakat melihat seperti apa praktik pemerintahan dijalankan selama ini.

Dalam konsep hukum tata pemerintahan maupun hukum administrasi pemerintahan dengan jelas disebutkan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dilakukan atau dijalankan yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

Semua tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan.

Itulah dalam konsep pengelolaan kepemerintahan yang baik disebut dengan akuntabilitas pemerintahan.

Akuntabilitas pemerintahan atau kepemerintahan yang bertanggung jawab adalah syarat mutlak untuk membangun dan menghadirkan kepemerintahan yang baik dan benar.

Tanpa hal tersebut maka tentu saja pengelolaan kepemerintahan akan menjadi bias dan menimbulkan banyak ketidakpuasan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa tidak percaya pada pemerintah yang ujung-ujungnya bisa menurunkan wibawa pemerintahan.

Bilamana kondisi tersebut tercipta, maka tentu saja pemerintah harus bekerja dengan keras untuk bisa kembali mengarahkan masyarakat agar masyarakat bisa percaya apa yang dilakukan atau dijalankan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Membangun kepercayaan apatah lagi mengharapkan masyarakat ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bukanlah perkara mudah.

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan oleh karena adanya dukungan dari masyarakat.

Tanpa dukungan masyarakat secara nyata melalui peran serta dalam setiap Kebijakan yang diambil, tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintah untuk melakukan fungsi dan tugas serta kewenangannya dengan baik.

Hal ini bisa dilihat dari Kebijakan penanganan pandemi covid-19 dimana sangat sulit masyarakat untuk berprilaku sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pentingnya membangun dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tentu saja harus terwujud dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.

Manakala tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tidak konsisten dan bersejalan dengan norma dan etika pemerintahan, maka tentu saja akan sangat sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat.

Apalagi masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan informasi dan rekam jejak dari setiap pernyataan dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para pemangku jabatan melalui rekam jejak digital.

Pemangku jabatan pemerintahan tidak bisa lagi bersilat lidah terhadap persoalan yang dihadapinya sebab langsung masyarakat bisa menyodorkan bukti rekam jejak digitalnya, bahwa dia pernah menyampaikan pernyataan dengan sungguh-sungguh namun dari tindakan atau perbuatannya sungguh sangat jauh bertolak belakang alias lain di bicara lain dilakukan.

Adanya penilaian masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan suka-sukanya atau mau-maunya sungguh kita sangat prihatin, sebab dengan penilaian seperti itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Membangun kesadaran dan bagaimana masyarakat mau berdisiplin mengikuti arahan kebijakan pemerintah, kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi sama pemerintah?

Tentu hal tersebut juga akan berimbas kepada kewibawaan pemerintah untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan diharapkan agar pemerintahan bisa dijalankan dengan baik dan benar. Sebab kalau tidak, maka ibarat rumah yang rapuh sisa menunggu angin untuk merubuhkannya.(*)

@mks12022022