Breaking News:

Opini Prof Aminuddin Ilmar

Tidak Ada Celah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Tidak Melakukan Pelantikan Walikota & Bupati

Dirjen Otda harus menyampaikan kepada Gubernur bahwa pengisian jabatan yang kosong sebelum pelantikan kepala pada 17 Februari 2021 hanya diisi plh

Editor: AS Kambie
Tidak Ada Celah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Tidak Melakukan Pelantikan Walikota & Bupati
dok.tribun
Prof Aminuddin Ilmar, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

Pelantikan Kepala Daerah
Oleh
Aminuddin Ilmar
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari-hari ini kita disuguhi berita di media baik media cetak maupun media sosial tentang jadi tidaknya pelantikan kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati dan walikota secara serentak pada tanggal 17 Pebruari 2021 sesuai penetapan yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri.

Persoalan pelantikan kepala daerah seharusnya tidak menjadi persoalan yang harus diperdebatkan dan dilakukan penafsiran atau interpretasi sendiri, sebab persoalan pelantikan kepala daerah telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur ketentuan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Apa yang tersimpul dari pengaturan itu sudah sangat jelas mengatur seperti apa pelantikan kepala daerah itu dilakukan.

Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, khususnya dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) yang secara tegas menyebutkan, bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal Gubernur berhalangan, maka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.

Kemudian, diperjelas lagi dalam ayat (3) yang menyatakan, bahwa dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), maka Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dari frasa ketentuan Pasal 164 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi Gubernur dan atau Wakil Gubernur untuk tidak melakukan pelantikan Bupati dan atau Walikota sebagaimana telah ditetapkan, sebab dalam ketentuan frasa tersebut sudah jelas mengatur secara ketat dan menutup ruang atau celah bagi gubernur dan atau wakil gubernur untuk tidak melakukan pelantikan kepala daerah dalam hal ini bupati dan walikota.

Dalam ayat (3) ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa kalau gubernur dan atau wakil gubernur tidak dapat melakukan pelantikan kepala daerah maka menteri dalam hal ini menteri dalam negeri mengambil alih kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pengambil alihan kewenangan oleh menteri dalam negeri tersebut dilakukan seandainya gubernur dan atau wakil gubernur tidak dapat melakukan pelantikan kepala daerah, sehingga menjadi penegasan bahwa proses pelantikan kepala daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri memberi jaminan kepastian hukum akan terselenggaranya proses peralihan kepemimpinan pemerintahan tersebut dengan baik.

Dalam arti, bahwa proses peralihan kepemimpinan pemerintahan harus dapat berjalan secara baik sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan proses yang bias dan mengakibatkan terjadinya kegaduhan dalam proses tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved