Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pembebasan Lahan Kereta Api Makassar-Parepare Deadline Maret

kontainer yang keluar masuk pelabuhan tidak lagi menyebabkan kemacetan dan proses sirkulasi arus barang

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI
Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Kepresidenan RI, Febri Calvin Tetelepta diwancara setelah rakor pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumiharjo Makassar, Rabu (1022021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Kepresidenan RI, Febry Calvin Tetelepta menyoroti proyek strategis nasional di Sulsel yang bermasalah.

Salah satunya Proyek Kereta Api (KA) Makassar-Parepare.

"Kita tahu, kereta api Makasssr-Parepare dan Makassar New Port itu program strategi nasional yang sangat membantu konektivitas masyarakat, tapi paling penting menumbuhkan perekonomian ekonomi," ujar Febry usai rapat koordinasi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumiharjo Makassar, Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, sesuai arahan Presiden proyek strategis nasional harus didorong dengan baik.

"Kita tahu persis Sulsel punya potensi besar di pertanian, perikanan, pedagangan dan jasa. Nah, masalah ruas lahan yang harus dibebaskan dengan cepat yakni Barru, Pangkep, Matos punya progres cukup signifikan, dimana 22 Februari kita buat ceklis secara detail," ujarnya.

"Anggaran sudah tersedia, tinggal bagaimana koordinasi di daerah terkait pemanfaatannya," jelasnya.

Ia berharap masakah lahan harus selesai bulan Maret.

"Harus tuntas sampai Makassar, oleh sebab itu kita dorong supaya 2023 prosesnya sudah selesai semua. Prinsipnya adalah, sebuah program, ketika masuk PSN, harus selesai sebelum presiden Jokowi turun. 2024 harus selesai semua," ujarnya.

Jika pembebasan lahan tidak selesai Maret?

"Tidak ada pembatalan, tidak ada proses mundur. Jadi kita akan dorong, prinsip kerja manajemen itu, siapa kerjakan apa, siapa dapat apa dan harus terukur, siapa yang laksanakan," jelasnya.

Sebagai stafsus presiden, Febry tidak ada urusan dengan apapun itu. "Kami dengar arahan presiden langsung dan bertanggung jawab pada proses pembebasan lahan atau ada kesempatan melihat," katanya.

"Anda tadi melihat bahwa saya tidak ada beban sedikit pun. Kenapa? Karena kewenangan kami melakukan the botle necking dan lakukan pengendalian. Kami memastikan berjalan baik program bisa berjalan sesuai arahan yang ditetapkan. Jd Tidak boleh main-main di sini.

Di luar proyek td Sulsel punya 2 PSN masuk bendungan, kawasannindusri. Sejauh ini komitmen pemerintah pusat melihat komitmen pemprov menyelesaikan MNP bgmn?

Sy rasa on the track. Pemerintah provinsi di bawah arahan Gub, kan mental enterpreunershipnya cukup bagus. Kalian bersykuru punya gun yg cerdas di dukung OPD bagus, sekdan yg cekatan semua on the track. Kami melihat 2 proyek ini sangat sentral, yg lain kitabtetap oantau, baik itu bendungan kawasan industri dll 

Kalo ini semua bs jalan, maka relatif semua bs berjalan dgn baik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved