Kasihan, Setelah Jadi Korban Gempa, Puluhan Cleaning Service di Sulbar Kini Malah Jadi Korban PHK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Malang betul nasib puluhan tenaga cleaning servis Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Usai jadi korban gempa bumi, kini mereka kembali menerima nasib buruk, diberhentikan dari tempat kerjanya. 

Puluhan cleaning servis ini, terpaksa diberhentikan pascagempa bumi magnitudo 6.2 SR.

Alasannya, kantor tempat mereka biasanya bekerja, kini roboh  dan rata dengan tanah akibat gempa.

Pemberhentian tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Sekprov tanggal 4 Februari 2020 Nomor : 005/207/II/2021, ditujukan kepada kepala OPD.

Pemberhentian para cleaning service, lantaran sebagian gedung kantor roboh, sehingga tidak dibutuhkan lagi pemeliharaan gedung.

"Sehubungan dengan terjadi gempa bumi 14-15 Januari 2021 yang menyebabkan rusak beratnya bangunan gedung utama dan sayap kantor gubernur, berdampak pada terhentinya operasional pemeliharaan gedung kantor," demikian surat pemberitahuan Sekprov Sulbar Muhammad Idris.

“Termasuk di dalamnya penggunaan jasa cleaning service. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan kepada kepada OPD pengguna gedung utama dan sayap kantor, bahwa Biro Umum selaku penanggung jawab pemeliharaan gedung melakukan pemberhentian jasa cleaning service melalui jasa penyedia cleaning service," tambahnya.

• Honorer Digaji Rp700 Ribu Selama Empat Bulan, Malah Dipecat Kepala Sekolah karena Status Facebook

• 180 Nakes di RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba Sudah Divaksin Covid-19

Pemberhentian tersebut disayangkan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hatta Kainang.

Hatta mengaku menyayangkan keputusan tersebut.

Menurutnya, keputusan pemberhentian itu tidak sejalan dengan semangat pemulihan dan pengurangan beban ekonomi masyarakat.

“Tentu mereka akan menjadi pengangguran yang tidak jelas dalam memberi nafkah keluarganya. Mestinya ada hal lain yang bisa dilakukan dengan memberi porsi kerja yang lain tanpa tanpa melakukan PHK,” kata Hatta.

Politisi Nasdem itu menilai, justru stimulus ekonomi diperlukan saat ini, sehingga hemat dia kebijakan tersebut keliru dan perlu dicermati.

"PHK cleaning servis jelas akan menambah beban hidup masyarakat. Kita perlu punya sense of humanis karena kita berada di situasi tidak normal karena bencana,” pungkasnya.

Hatta mengatakan akan memanggil pihak Biro Umum Provinsi terkait hal ini. “Kalau perlu juga akan hadirkan sekprov sebagai pihak yang mengeluarkan surat tersebut,” katanya.

• Izin Liga 1 2021 Segera Terbit, Besok PSSI-LIB Presentasi Depan Polri, Menpora dan Satgas Covid-19

• Target 10 Besar di PON XX, Pemprov Sulsel Bentuk Satgas