Terjadi Kudeta Militer Mynmar, Kenapa Indonesia Tidak Boleh Ikut Campur?

TRIBUN-TIMUR.COM  - Kudeta militer Myanmar terjadi akibat ketegangan politik di Myanmar dari Pemilu November 2020. Ketegangan tersebut kemudian berbuntut dengan penangkapan para pemimpin sipil.

Adanya kudeta militer Myanmar ini mendapatkan berbagai respon dari negara-negara dunia, salah satunya Indonesia Bolehkah Indonesia ikut campur dalam kudeta militer Myanmar?

Berikut penjelasannya:

Dilansir dari KOMPAS.com, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya tidak perlu membuat pernyataan apapun.

Pihaknya menyarankan Indonesia untuk cukup mengamati perkembangan situasi yang ada di Myanmar. 

Menurut Hikmahanto, kudeta militer Myanmar yang terjadi adalah murni masalah internal di Myanmar.

Sesuai dalam Piagam ASEAN Pasal 2 ayat (e), disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi dalam masalah domestik suatu negara.

Sehingga Indonesia diharapkan untuk menghormati hal tersebut dengan tidak ikut campur hingga ada kepastian dari pemerintah yang sah. Myanmar merupakan anggota ASEAN yang bergabung pada 23 Juli 1997.

 Piagam ASEAN

Disadur dari situs resmi Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, berikut isi Piagam ASEAN Pasal 2 tentang Prinsip Anggota ASEAN:

-. ASEAN dan Negara-negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

-. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.

-. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keaman, dan kemakmuran di kawasan.

-. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.

-. Mengedepankan penyelesaian sengekta secara damai.