Kudeta Militer di Myanmar
PBB Langsung Pikirkan Pengungsi Rohingya Setelah Kudeta Militer di Myanmar, Takutkan Kondisi Ini?
Myanmar darurat karena dikuasai militer, PBB langsung lakukan sidang khawatir pengungsi Rohingya akan alami hal ini
lihat foto
Saat ini terdapat sekitar 600,000 pengungsi Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine, Myanmar Utara.
Termasuk pula 120,000 orang "yang singkatnya terkurung di berbagai kamp (pengungsi)."
Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet hari Senin malam waktu Jenewa (01/02/2021) menyatakan sangat khawatir dengan situasi di Myanmar.
Dimana dirinya mendapat laporan ada 45 orang pucuk tertinggi Myanmar yang ditahan militer, dan mendesak pemerintah militer untuk membebaskan mereka secepatnya.
Dalam pernyataannya, Bachelet dari Jenewa mengatakan, saat ini ada "kekhawatiran yang mendalam akan terjadinya pemberantasan suara-suara yang menentang".
Dan mendesak kaum militer untuk "menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu, maupun berlebihan,"
Etnis Rohingnya di Provinsi Rakhine selama ini adalah yang kerap mendapat perlakuan tak adil di Myanmar.
"Saya mendesak dunia internasional untuk berdiri saat ini bersama rakyat Myanmar, dan bagi setiap negara yang memiliki pengaruh untuk mengambil langkah," kata Bachelet.
"Hal itu demi mencegah kemajuan demokrasi dan HAM yang saat ini sudah dicapai, walaupun rapuh, selama masa transisi dari kekuasaan militer," lanjutnya.
Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Untuk Demokrasi meraih kemenangan besar pada pemilu November kemarin, membuat malu partai yang didukung kelompok militer.
Penguasa militer mengambil alih negara hari Senin, (01/02/2021) beralasan karena pemerintahan NLD di bawah Aung San Suu Kyi tidak menanggapi.
Apalagi menindaklanjuti tudingan berbagai kecurangan pemilu yang dilancarkan militer.
Militer Myanmar, atau Tatmadaw, telah mengambil lih kendali negara dan menerapkan status darurat selama satu tahun ke depan.
Penasihat negara Aung San Suu Kyi, presiden, dan jajaran pemimpin pemerintahan dilaporkan sudah berada dibawah tahanan militer.
Wakil Presiden Myint Swe ditunjuk menjadi penjabat presiden dan militer memberlakukan status darurat selama satu tahun sekaligus akan menggelar pemilu baru.
