PBB Langsung Pikirkan Pengungsi Rohingya Setelah Kudeta Militer di Myanmar, Takutkan Kondisi Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintah yang sah di Myanmar mengejutkan berbagai negara di dunia.

Akibat kondisi kudeta tersebut, pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) bertindak sigap.

PBB segera memikirkan etnis Rohingya di negara tersebut, apalagi selama ini mendapat tindakan rasialis.

Pada 1 Februari 2021, sebuah peristiwa besar terjadi di Myanmar, di mana militernya melakukan kudeta.

Mereka menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi atas tuduhan kecurangan dalam pemilu.

Militer Myanmar telah berhasil menguasai negara itu, dan mengatakan akan mengendalikannya setidaknya selama satu tahun.

Hal ini dianggap sebagai situasi darurat nasional, pihak internasional seperti PBB langsung turun tangan.

Dewan Keamanan PBB akan segera bersidang hari Selasa, (02/02/2021) untuk membahas kudeta militer di Myanmar.

Kudeta itu disebut Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai "pukulan serius bagi reformasi demokrasi," di negara Asia Tenggara itu.

Duta besar Kerajaan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward adalah presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini.

Hari Senin (01/02/2021) Woodward mengatakan Dewan Keamanan PBB akan melihat "sederet upaya" untuk tetap menjunjung hasil pemilihan umum Myanmar tanggal 8 November tahun lalu.

Dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, serta untuk membebaskan penerima Nobel itu dari tahanan militer.

Woodward mengatakan," saat ini, kami tidak memiliki ide tentang tindakan," di PBB, 'tindakan' biasanya berarti sanksi.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, PBB belum dapat menghubungi para pejabat di ibukota, dan belum mendapat informasi tentang siapa yang ditahan.

Dujarric mengatakan, PBB kuatir tindakan militer itu "mungkin akan membuat situasi memburuk" bagi etnis Rohingya.