Demokrat Sulsel
Agus Harimurti Yudhoyono Kumpul ‘Punggawa’ Demokrat se-Sulsel, Begini Sindiran Moeldoko ke AHY
ARA juga menegaskan bahwa DPD dan DPC Demokrat se-Sulsel kompak mendukung putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Abdul Azis Alimuddin
lihat foto
Hal itu tidak mungkin karena setiap partai memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD/ART).
“Menurut saya sih kayaknya ini kayak dagelan aja gitu. lucu-lucuan,” katanya di kediamannya, Jl Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (3/2).
“Moeldoko mau kudeta. Apaan yang dikudeta? Anggap lah begini."
"Saya punya angkatan bersenjata anggaplah Panglima TNI ingin jadi ketua Demokrat emangnya gw bisa itu todong senjata itu para DPC, DPD heh datang ke sini gw todongin senjata," katanya menambahkan.
Lebih lucu lagi menurut Moeldoko, ia disebut akan mengkudeta partai Demokrat untuk dijadikan kendaraan politik pada Pilpres 2024.
“Terus dibilangin jadi presiden lah ya, gak ada itu. Kerjaan gue setumpuk gini ngurusin yang nggak-nggak saja. Jangan lah apa itu membuat sesuatu,” jelasnya.
Moeldoko mengatakan bahwa permasalahan ditubuh Demokrat merupakan dinamika partai biasa.
Pengurus partai seharusnya tidak perlu takut karena di Demokrat ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Saya ini siapa sih. Saya ini apa biasa biasa aja. Di Demokrat ada pak SBY ada putranya mas AHY, apalagi dipilih secara aklamasi kenapa mesti takut ya,” katanya.
“Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Wong saya biasa biasa saja. Dinamika dalam sebuah parpol ya biasa ya seperti itu,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
AHY menyebut hal itu didapatkan setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
“Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2) lalu.
AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
AHY menyebut gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.
