Siapa Jenderal di Balik Tudingan Upaya Kudeta Agus Harimurti Yudhoyono AHY? Pembelaan Moeldoko

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Demokrat kini sedang diterpa badai.

Ada isu jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut akan digulingkan.

Padahal, putra sulung mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono itu baru hampir setahun menjabat ketua umum menggantikan ayahnya.

Siapa yang akan mengudeta AHY?

AHY menyebut ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

AHY mengatakan, orang tersebut juga berada di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

AHY pun menyebut bahwa gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.

"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader di tingkat pusat, daerah, dan cabang.

AHY menyebutkan, ada lima orang pelaku gerakan tersebut yang terdiri dari seorang kader Partai Demokrat aktif, seorang kader Partai Demokrat yang sudah enam tahun tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Partai Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Adapun AHY menyebut gerakan tersebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.