Partai Pendukung Jokowi Pecah Soal Pilkada Serentak 2024, Nasdem dan Golkar Usul 2022 dan 2023

PDIP, PPP, PKB, Gerindra, bahkan PAN sudah menyatakan sikap mendukung Pilkada 2024.

Namun, NasDem masih konsisten menginginkan pilkada 2022, termasuk Golkar, PKS dan PD. 

Partai Nasdem dan Partai Golkar adalah partai pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.

• Tolak Pilkada 2022/2023, PDIP Jegal Anies Baswedan Jadi Capres Pengganti Jokowi? Penjelasan Djarot

• Kabar Buruk Prabowo Subianto! Survei Gerindra Semakin Anjlok Golkar-Demokrat-PKB Melejit, PKS?

Partai Tak Setuju Pilkada 2024

Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada terhubung dengan Pilpres, masyarakat akan kehilangan momentum mendalami visi misi dan rekam jejak calon kepala daerah.

"Pilpres memiliki daya magnet yang luar biasa. Keserentakan pilpres dan pileg di 2019 lalu, memberikan contoh nyata bagaimana pileg tenggelam di tengah hiruk pikuk pilpres. Begitu juga kemungkinan nasib Pilkada," ujar Herzaky dalam tulisan tertulis, Rabu (27/1 / 2021).

Akan tetapi, Herzaky menghormati dinamika dan opsi apapun yang akan disepakati antara DPR dan pemerintah terkait RUU Pemilu demi merawat demokrasi di Indonesia.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang memaksakan Pilkada serentak 2024 hanya kerena kepentingan pragmatis yang tidak pro rakyat.

"Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang merupakan potensi sebagai capres," ujar Herzaky.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Pilkada 2022 dan 2023 perlu dilakukan agar sejumlah daerah tidak dipimpin ratusan pejabat (Pjs) dalam jangka panjang.

Ia mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 ini sejumlah daerah membutuhkan kepala daerah yang pasti untuk makan pandemi.

"Justru di masa krisis diperlukan kepala daerah definitif hingga bisa menjadi nahkoda utama mengawal krisis. Usulan PKS, pilkada serentak dilaksanakan 2,5 tahun sesudah Pemilu 2024 agar dapat juga berfungsi sebagai pemilu sela yang mengoreksi pemenang Pemilu 2024," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak diatur diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 beban beban kerja penyelenggara yang berat.

Pemilu 2019 digelar serentak untuk Pileg dan Pilpres yang menyebabkan lebih dari 400 penyelenggara yang meninggal dunia akibat sakit dan sakit saat jalan.

Merujuk pada pertimbangan tersebut, Saan evaluasi evaluasi terhadap peraturan pemilu dan pilkada bisa dilakukan dalam pembahasan RUU Pemilu. Ia menyebut nama yang tepat dikesampingkan.