Curhat Jenderal Moeldoko soal Partai Demokrat hingga AHY Ungkap Motif Dirinya Ingin Dikudeta

TRIBUN-TIMUR.COM - Curhat Jenderal Moeldoko soal Partai Demokrat hingga AHY ungkap motif dirinya ingin dikudeta.

Partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat sedang dilanda prahara.

Ada upaya untuk menggulingkan pemimpin tertinggi partai itu, anak sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Jenderal (Purn) Moeldoko dituding sebagai tokoh di balik upaya kudeta.

Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi yang terjadi di Partai Demokrat.

Hal ini Moeldoko sampaikan ketika menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mengenai adanya gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saya sih sebetulnya prihatin gitu ya melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021). 

Menurut Moeldoko, isu ini bermula dari foto-foto dirinya bersama sejumlah tamu.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud.

Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong-bondong dan menceritakan tentang situasi terkini.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Dari obrolan itu lah Moeldoko mengaku prihatin dengan situasi Partai Demokrat.

"Mereka datang berbondong-bondong ya kita terima, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian," ujar Moeldoko.

"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," tuturnya.

Kendati demikian, Moeldoko tak keberatan isu ini digulirkan.

Namun, ia mewanti-wanti Partai Demokrat untuk tidak dengan mudahnya menuding Istana, apalagi melibatkan Presiden Joko Widodo dalam isu ini.

Moeldoko menyebut bahwa hal ini menjadi urusan dirinya semata.

"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," kata dia.

Sebelumnya, AHY menyatakan adanya sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021), usai menggelar rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

AHY pun menyebut gerakan tersebut juga sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata dia.

Kendaraan politik di Pemilu 2024

AHY mengungkapkan, upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat bertujuan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.

AHY mengatakan, upaya mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu rencananya dilakukan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

AHY menyebut, ia sudah menerima laporan dan aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, maupun cabang yang diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

"Berdasarakn penuturan saksi dalam BAP, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengarhui dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ujar dia.

Menurut AHY, para pelaku gerakan tersebut yakin gerakan itu akan sukses karena mereka mengklaim telah mengantongi dukungan dari sejumlah petinggi negara.

AHY sebelumnya menyebut ada lima orang yang terlibat dalam gerakan ini terdir dari 1 kader Partai Demokrat aktif, 1 kader Partai Demokrat yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan 1 kader yang keluar dari Partai Demokrat sejak 3 tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfimasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.(*)