Breaking News:

Gerhana DDI Berlalu Sudah

Setelah DDI dirundung kemelut bertahun-tahun, maka pada awal Januari 2016 terbitlah fajar kebersamaan

ISTIMEWA
RASDIYANAH, Pengurus YLBH SUNAN Parepare Melaporkan dari Pangkep 

RASDIYANAH, Pengurus YLBH SUNAN Parepare Melaporkan dari Pangkep

TRIBUN-TIMUR.COM - Ungkapan orang bijak penuh hikmah "tak ada gulungan ombak di laut biru, tak menimbulkan buih-buih di tepi pantai, sungguh mustahil rasanya, dalam suatu organisasi besar tak ada riak riak didalamnya. Begitu pula halnya dengan organisasi Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) yang didirikan oleh AG.

Ambo Dalle sejak tahun 1947 dan menaungi lebih seribu pondok pesantren /madrasah/sekolah, mulai dari tingkat ibtidaiyah hingga Perguruan Tinggi yang bertebaran di 17 provinsi.

Realitas demikian merupakan dinamika yang terkesan sifatnya alami dalam berorganisasi.

Setelah DDI dirundung kemelut bertahun-tahun, maka pada awal Januari 2016 terbitlah fajar kebersamaan dengan terwujudnya kesepakatan yang tulus dari semua unsur DDI untuk bersatu membangun DDI kedepan, khususnya komitmen bersama dan bersatu antara versi DDI Mangkoso dan DDI versi Parepare.

Cahaya penyatuan DDI kembali disepakati oleh semua pihak DDI mendaulat Dr Rusdy Ambo Dalle sebagai ketua umum dan dibantu oleh 2 orang wakil ketua yaitu Prof.Dr.KH. Andi Syamsul Bahri A. Galigo Lc.MA wakil ketua I dan KH. Nawawi sebagai wakil ketua II serta Helmi Ali Yafie sebagai Sekjen.

Mengingat ketua umum Dr. Rusdi Ambo Dalle meninggal dunia, maka sesuai dengan mekanisme organisasi wakil ketua I yaitu Prof Dr. KH. Andi Syamsul Bahri A. Galigo Lc. MA menggantikan jabatan ketua umum hingga masa tugasnya berakhir atau sampai diadakannya muktamar.

Kenyataan inilah menjadi cela bagi segelintir pihak (tak ubahnya sebutir buih di samudera yang luas yang tak punya makna apa apa) untuk berulah yang tidak semestinya karena tidak puas dengan penyatuan DDI kembali.

Kenyataan inilah yang dimanfaatkan pihak penggugat ex ketua STAI DDI Pangkep KH Hasbuddin Halik Lc. MH. yang diwakili oleh kuasa hukumnya Baharuddin Side SH, MH dkk untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Pangkep dengan perkara nomor : 6/Pdt.G/2020/PN.Pkj.

Gugatan penggugat yang menyatakan PB DDI dan semua tindakan dan keputusan hukumnya adalah tidak sah karena ketua umum tidak dipilih melalui muktamar. Gugatan penggugat di akhir masa jabatan kepengurusan PB DDI priode 2016-2020, sungguh sungguh mencengkam semua pihak, tak ubahnya gerhana disiang bolong, yang sesaat berlalu.

Halaman
12
Editor: Suryana Anas
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved