PKB Sulsel: Pilkada Serentak 2024 Beratkan Penyelanggara, Usul Dimajukan 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan Azhar Arsyad menilai pilkada digelar serentak dengan pemilu nasional 2024 akan membebani penyelanggara pemilu.

Azhar Arsyad mengingatkan, Pileg dan Pilpres 2019 yang digelar serentak banyak menyebabkan sejumlah penyelanggara tumbang.

Untuk itu ia menilai pilkada serentak sebaiknya dimajukan ke tahun 2022 atau 2023.

Saat ini, DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). 

Jika merujuk UU saat ini, pilkada akan digelar serentak dengan Pemilu 2024.

Pembahasan RUU Pemilu masuk salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

"Jika berangkat dari pengalaman pileg dan pilpres 2019 yang bersamaan dilakukan, problem sesungguhnya ada pada penyelenggara, karena beban kerja sangat tinggi," katanya kepada Tribun Timur, Rabu (20/1/2021).

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel ini menilai beban kerja yang berat akan berdampak pada kondisi fisik penyelenggara.

Khususnya di level KPPS, PPS dan PPK. "Akhirnya korban berjatuhan," ujar Azhar.

Azhar Arsyad menilai, jika Pilkada serentak digelar bersamaan dengan Pemilu Nasional, maka hal itu mesti ditaktisi dengan menambah jumlah penyelenggara di setiap tingkatan.

Termasuk mengatur ritme kerjanya secara ketat.

Ia menegaskan, dengan kondisi beban kerja pileg dan pilpres 2019 saja sudah berat bagi penyelenggara.

Apalagi jika ada rencana menambah beban kerja pilkada secara serentak.

"Pilihan kami sebenarnya bisa saja dilakukan secara bersamaan pileg, pilpres, dan pilkada di 2024 tapi dengan catatan harus ditaktisi dengan menambah jumlah penyelenggara di level bawah," katanya.

"Pilihan lainnya adalah pilkada dimajukan di tahun 2022 atau 2023," tandasnya. 

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95