Gempa

Yang ada adalah jeritan tangis kesedihan, rintihan kesakitan, kedukaan yang menyelimuti, runtuhan bangunan yang ambruk, hingga tatapan masa depan yang kabur.

Di medsos, situasi itu beredar luas sampai jauh.

Di ruang lain, kita simak solidaritas kemanusiaan mengalir deras ke sana.

Bantuan kemanusian—terutama logistik—dihimpun sekumpulan warga dengan insiatif tak macama-macam kecuali untuk kemanusiaan.

Donasi itu diharap menjadi pelipur lara kedukaan warga.

Sayangnya, sempat terbit sengketa perebutan bantuan logistik ditengah jalan.

Beruntunglah situasi itu berlangsung sebentar sahaja dan tak terulang di tempat lain.

Dan hingga hari ini, bantuan kemanusiaan terus mengalir ke sana, hingga sampai di sana.

Namun, kita sempat kecewa dengan keterlambatan pemerintah bergerak di sana.

Alat-alat berat tak digerakkan sekejap.

Ketika pemerintah telah hadir membuka posko bantuan disana warga malah tak menemukan solusi lantaran “prosedur birokrasi”.

Konon, warga yang hendak meminta bantuan logistik disyaratkan menyertakan Kartu Keluarga (KK).

Bagaimana mungkin selembar kertas itu diselamatkan di saat nyawa terancam tak selamat karena gempa?

Dan bagaimana mungkin menemukan kertas KK itu di tengah reruntuhan bangunan rumah yang rubuh porak-poranda?

Begitulah birokrasi, ia kadang tak mengenal kemanusiaan, namun begitu intim dengan tuannya.