Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

CPNS Guru

Tolak Penghapusan CPNS Guru, Muawiyah Ramly: Animo Jadi Guru Sampai Titik Nadir

Pemerintah menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM
Anggota Komisi X DPR RI asal Sulawesi Selatan, Andi Muawiyah Ramly 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021.

Penghentian ini bahkan diwacanakan akan berlaku dalam jangka panjang.

Perekrutan guru tak lagi melewati jalur tes yang biasa dilalui dalam penerimaan CPNS, melainkan direktur lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan ini akan dimulai pada penerimaan CPNS tahun 2021. Kendati demikian, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI asal Sulawesi Selatan Andi Muawiyah Ramly secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

Legislator Fraksi PKB ini meyakini kebijakan itu akan menambah masalah bagi kependidikan Indonesia di masa depan bila formasi PNS guru benar-benar dihapus.

"Animo untuk menjadi guru akan sampai pada titik nadir," katanya saat dihubungi tribun-timur.com, Senin (4/1/2021).

Ia menegaskan, penghapusan formasi PNS guru bukan semata-mata soal faktor kesejahteraan dan hak pensiun saja yang ditiadakan lewat kontraktual.

"Tetapi juga inhaerent di dalamnya masalah kebanggaan, kehormatan sebagai sumber utama pencerahan anak bangsa," tegasnya.

Ia melanjutkan, rencana pemerintah itu seolah bertolak belakang tentang posisioning P3K.

Menurutnya, P3K merupakan affirmasi yang diperjuangkan Komisi X DPR RI dalam rangka "kemaslahatan" guru honorer yang selama ini belum cukup diperhatikan.

"Saya melihat di beberapa tempat di tanah air honor yang mereka terima antara Rp150.000 - 300.000/bulan. Artinya P3K seperti akan meniadakan formasi PNS Guru," ujarnya.

Politikus asal Sulawesi Selatan ini mengaku mendapat banyak aspirasi dari guru-guru di pelosok di kampung halamannya.

Oleh karena itu, ia dengan tegas akan menolak rencana ini.

“Ini bukan cuman sikap saya, tapi juga rekan rekan dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (F-PKB) bersikap yang sama,” bebernya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved