6 Laskar FPI Ditembak Mati, Legislator PDIP Sulsel: Masalah Serius

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel, Dan Pongtasik mengatakan, peristiwa penembakan yang menewaskan enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, adalah persoalan bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Dan Pongtasik, saat menerima aspirasi puluhan perwakilan Ormas yang menamakan diri Aliansi Umat Kota Makassar di ruang Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (8/12/2020) siang.

Ia mengutip pernyataan Wakil Ketua FPI Sulsel Faisal Silenang yang mengatakan," tanpa penyataan sikap, harusnya DPR merespon persoalan penembakan itu".

"Jadi saya ikuti terus, apa yang disampaikan oleh wakil (Faisal Silenang) bahwa tanpa aspirasi ini pun seharusnya direspons, karena ini masalah yang sangat serius, masalah bangsa," ujar Dan Pongtasik.

Sementara, Legislator Gerindra Sulsel Andi Muhtar Mappatoba, yang turut menerima aspirasi itu, menyebut, insiden penembakan itu adalah tindakan yang biadab.

"Tindakan (penembakan) ini sangat biadab. Kenapa? karena sesungguhnya kan membunuh manusia dalam keadaan positif ini kan tidak berat," ujar Andi Muhtar Mappatoba.

Lebih jauh, Andi Muhtar Mappatoba menjelaskan, bahwa insiden penembakan itu tidak semestinya terjadi.

Ia bahkan menyinggung persoalan di Papua, yang menurutnya harus mendapatkan perhatian penting.

"Padahal, ada persoalan yang lebih penting. Kemerdekaan Papua Barat itu kan," ujarnya disahuti kata 'betul' oleh hadirin.

Kehadiran Aliansi Umat Kota Makassar dalam pertemuan itu, menyikapi aksi penembakan polisi yang mengakibatkan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, tewas, Senin kemarin.

Ada tujuh poin dalam pernyataan sikap yang disuarakan dan disodorkan ke DPRD Sulsel.

1. Menyatakan kesedihan dan duka yang mendalam atas peristiwa pembunuhan ini, maka kami seluruh umat dan warga Makassar berdoa semoga mereka yang menjadi korban tercatat sebagai syuhada di jalan Allah.

2. Mendesak DPR RI agar membentuk Pansus terkait pembunuhan enam orang anak bangsa secara biadab.

3. Menuntut Presiden Jokowi segera membentuk tim pencari fakta atas kasus pembunuhan yang dilakukan institusi resmi pemerintah (Polri).

4. Menuntut Presiden RI agar menindak personel dan pimpinan Polri yang terlibat pada pembunuhan ini.