Mensos Korupsi
Mensos: BLT Jangan Dibelikan Rokok! Profil Juliari Batubara Menteri Jokowi dari PDIP Ditangkap KPK
pernyataan Mensos minta bantuan jangan dibelikan rokok kembali dicari netizen setelah Juliari Batubara Mensos Tersangka KPK, Mensos dari partai apa?
lihat foto
Hukuman Mati Koruptor Dana Bansos Covid-19
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.
"Kita paham di dalam penentuan UU 31 tahun 1999 yaitu pasal 2 tentang penindakan, yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara," kata Firli dalam pernyataan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020).
"Kedua memang ada ancaman hukum mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun '99," tutur dia.
Firli mengatakan KPK masih terus bekerja keras untuk melakukan pengembangan kasus. Sehingga dapat ditemukan ada atau tidaknya tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi ini.
"Saya kita kita masih memang bekerja keras untuk membuktikan ada-tidaknya tindak pidana yang merugikan uang negara sebagaimana dimaksud pasal 2 itu," katanya.
Profiil Juliari Batubara
Juliari Peter Batubara, M.B.A.
Lahir: Jakarta, 22 Juli 1972
Umur 48 tahun
Anggota DPR RI Fraksi PDIP 2 Periode
Dapil Jawa Tengah I
Juliari adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ia menjabat sebagai anggota DPR dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I, dimana ia berada dalam Komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.
Ia juga menjadi Wakil Bendahara Umum PDI-P periode 2019-2024.
