Bukan Lagi Closing Statement oleh Kandidat Pilwali Makassar, KPU Titip Ini Hingga Siapkan Kejutan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengkonfirmasi jadwal dan lokasi debat publik ketiga Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020.

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Makassar Endang Sari menyatakan, debat ketiga bagi pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar digelar di Jakarta besok, Jumat (4/12/2020).

“Berbeda debat sebelumnya, kita gelar pagi hari pukul 08.30-11.00 WIB di studio InewsTV,” kata Endang sembari mengkonfirmasi keberadaannya di Jakarta, Rabu (2/12/2020) malam.

KPU Makassar, kata Endang Sari masih mematangkan konsep debat terakhir karena ada beberapa perubahan dilakukan KPU pada debat ketiga.

Baca juga: Kenali, Inilah Surat Suara yang Akan Diterima Pemilih Saat Pilkada Serentak 9 Desember 2020

“Teknis debat kedua kemarin sudah dinikmati masyarakat, paslon tak ada komplain. Hanya saja ada evaluasi di sesi terakhir,” tegasnya.

Pada segmen terakhir nanti akan ada pertanyaan kunci oleh moderator kepada paslon.

Hanya saja, Endang Sari menegaskan pertanyaan itu masih dirahasiakan.

Sehingga di segmen terakhir bukan lagi closing statement oleh masing-masing paslon, tapi ada pertanyaan dari KPU yang dititip di moderator.

“Moderator akan mempertanyakan kepada setiap paslon,” tegasnya.

Baca juga: AMM Deklarasi Dukung Danny-Fatma, Relawan Appi-Rahman & None-Zunnun Malah Kompak Jelang Pencoblosan

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, pelaksanaan debat terbuka maksimal digelar tiga kali.

PKPU mengatur pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Saat ini, kampanye Pilwali Makassar masih bergulir hingga 5 Desember 2020.

Kampanye mulai 26 September lalu.

Endang sekaligus menginformasikan tema yang diangkat pada debat publik.

Baca juga: Fenomena Nomor Urut 2 di Pilkada Serentak 2020, Makassar, Maros, Barru, Pangkep Diunggulkan

Sesuai arahan KPU RI, kata Endang, KPU provinsi, kabupaten, dan kota penyelenggara Pilkada serentak 2020 diberi kewenangan mengatur materi debat publik.

“Ketentuan materi sudah ada dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020,” ujarnya.

Pada umumnya, debat publik membahas isu-isu strategis di Makassar.

Terutama soal kebijakan yang akan diterapkan setiap paslon.

“Jadi materi debat publik lebih kepada penjabaran visi dan misi paslon,” katanya.

“Selain materi debat publik, materi debat juga memuat kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19,” katanya.

Baca juga: Debat Pilkada Makassar 2020, Ini Visi Misi Lengkap Danny Pomanto, Munafri Arifuddin, None, Deng Ical

Diketahui empat paslon bersaing pada Pilwali Makassar 2020.

Nomor urut 1 Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama), nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman).

Nomor urut 3 Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (Dilan) dan nomor urut 4 Irman ‘None’ Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun).

Imun Usul Debat via Virtual

Muwaffiq Nurimansyah, juru bicara paslon nomor urut 4, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (None-Zunnun) menyayangkan pemindahan lokasi debat terakhir Pilwali Makassar 2020.

Ia mengatakan, menjelang pencoblosan pada 9 Desember nanti seharusnya disampaikan jauh hari sebelum hari H.

“Kalau disampaikan dari jauh hari tidak ada masalah, ini tiba-tiba infonya,” kata Muwaffiq, Rabu (2/12/2020).

Keterlambatan informasi perubahan lokasi debat itu mengganggu konsentrasi tim pemenangan Irman-Zunnun (Imun).

Baca juga: Appi Siap Hapus Pajak, Danny Pomanto Menolak, Stimulus Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Sebab, tim mesti menyiapkan penginapan hingga tiket pesawat.

Belum lagi tim pemenangan Irman-Zunnun mesti fokus jelang pencoblosan.

“Disana itu harus disiapkan semua, pastilah mau fokus untuk internal tim kita,” tegasnya.

Bahkan, Muwaffiq mengusulkan agar debat publik ketiga sebaiknya digelar secara virtual jika keamanan dan penyebaran Covid-19 dijadikan alasan pemindahan lokasi debat.

Muwaffiq menilai debat publik kedua lalu hanya menjadi ajang saling sindir antar pasangan calon.

“Kalau perlu tidak usah ada debat ketiga. Virtual saja, debat pertama dan kedua sudah cukup,” jelasnya.(*)