Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Debat Pilkada Makassar

Danny Pertanyakan Program Relaksasi Pajak Appi-Rahman, Ekonom UMI: Tidak Ada Sense of Crisisnya

Upaya Appi-Rahman dalam relaksasi pajak ini lanjut Dr Jamal bukanlah upaya untuk menghabiskan anggaran daerah

Penulis: Alfian | Editor: Imam Wahyudi
handover
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman), menjadi pasangan yang didaulat membuka segmen pertama Debat Publik 2 Pilwali Makassar 2020, Selasa (24/11/2020) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Jamal Bijaang, menerangkan pada debat publik kedua Pemilihan Wali Kota Makassar 2020, Selasa (24/11/2020) malam, menghasilkan solusi bagi perekonomian Makassar.

Solusi yang dimaksud Dr Jamal yakni upaya Paslon nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), menghadirkan berbagai bentuk relaksasi pajak.

Dr Jamal menerangkan program relaksasi pajak yang dijabarkan Appi-Rahman sebagai bentuk dari upaya menyelamatkan sekaligus membangkitkan perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini.

"Pasangan nomor 2 ini menawarkan konsep relaksasi pajak dan stimulus, untuk membantu para masyarakat yang dilanda pandemi ini. Contohnya misalnya, PBB ini bukan berarti gratis tetapi ada orang-orang yang bisa diberikan keringanan, itu sangat bagus," ucapnya, Rabu (25/11/2020).

Mengapa PBB ini penting digratiskan untuk sejumlah kalangan masyarakat sebab menurut Dr Jamal, tak semua elemen atau lapisan masyarakat di Makassar memiliki kesetaraan secara pendapatan.

Ia mencontohkan para pensiunan atau orang-orang yang berjasa terhadap negara ini.

"Tidak menutup kemungkinan banyak janda-janda pahlawan di sini yang punya rumah kasian tapi tidak sanggup membayar PBBnya," katanya.

Selain masalah PBB tadi, Dr Jamal juga menyimak jika Appi-Rahman bakal memberikan stimulus atau keringanan pajak bagi para pelaku usaha.

"Dari sisi pandemi ini kecenderungan ekonomi kita terpuruk, olehnya itu salah satu Paslon ini menawarkan salah satu konsep memberikan relaksasi keringanan-keringanan di bidang perpajakan fisikal dalam rangka mendorong dan menjamin perusahaan itu untuk tidak melakukan PHK di era pandemi ini, itu sangat menarik," paparnya.

Upaya Appi-Rahman dalam relaksasi pajak ini lanjut Dr Jamal bukanlah upaya untuk menghabiskan anggaran daerah, tetapi faktanya hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian yang pro terhadap masyarakat.

"Jadi itu juga, APBD bukan mau dihabiskan tetapi memang memberikan stimulasi atau insentif terhadap masyarakat yang memang terpukul akibat pandemi ini secara ekonomi," paparnya.

Di sisi lain, program relaksasi pajak Appi-Rahman ini ditentang oleh Paslon nomor 1, Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama), yang membuat Dr Jamal cukup bertanya-tanya.

Bagi Dr Jamal, Danny seolah tak paham dengan pola perekonomian yang ada di Makassar.

"Di sisi lain ada pasangan yang tidak mendukung terhadap kegiatan-kegiatan pro rakyat katakanlah seperti tadi itu pemberian insentif, atau pemberian-pemberian keringanan lah, menganggap mengurangi pendapatan daerah dari sisi PAD," paparnya.

Ia menjelaskan pertama investasi swasta dimana membangun berbagai macam infrastruktur dan industri.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved