ASN Bulukumba Dominasi Pelanggaran Netralitas Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabupaten Bulukumba tercatat paling mendominasi daerah dengan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada serentak 2020 di Sulawesi Selatan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel merilis ada 121 dugaan pelanggaran netralitas ASN di 12 kabupaten dan kota.

Kabupaten Bulukumba paling mendominasi di antara 11 kabupaten dan kota lainnya.

Jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN mencapai 21 kasus. 20 kasus direkomendasikan ke KASN, sedang satu kasus lainnya dihentikan.

Di peringkat kedua ditempati Kabupaten Maros dengan jumlah dugaan pelanggaran 20 kasus. 16 diantaranya direkomendasikan ke KASN, sedang empat kasus dihentikan.

Kemudian posisi ketiga yaitu Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 16 kasus.

12 kasus direkomendasikan ke KASN, sedang empat kasus dihentikan.

Posisi keempat ditempati Kabupaten Pangkep dengan jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu sebanyak 14 kasus.

13 kasus direkomendasikan ke KASN, sedang satu kasus dihentikan.

Adapun trend jenis pelanggaran netralitas ASN yang banyak dilanggar yaitu ASN memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa. Jumlahnya mencapai 41 kasus.

Kemudian kasus ASN menghadiri kegiatan silaturahmi ataupun kegiatan yang menguntungkan bakal calon. Jumlahnya mencapai 17 kasus.

Ada pula kasus ASN yang melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Asry Yusuf, mengatakan, trend tingginya pelanggaran netralitas ASN ini karena kesadaran ASN masih rendah.

Ia mengungkapkan trend pelanggaran netralitas ASN ini bukan dipengaruhi oleh pengarahan petahana bupati ataupun petahana wakil bupati.

Akan tetapi karena rendahnya kesadaran ASN di sejumlah daerah.