Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DERETAN Masalah Dihadapi Prancis Imbas Presiden Emmanuel Macron Dianggap Hina Islam, Apa Saja?

Deretan masalah dihadapi Prancis imbas Presiden Emmanuel Macron dianggap Hina Islam, apa saja? Berikut selengkapnya!

Editor: Sakinah Sudin
via Kompas.com
Presiden Perancis Emmanuel Macron, diapit oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin, kedua kiri, berbicara di depan sekolah menengah pada Jumat 16 Oktober 2020 di Conflans Sainte-Honorine, barat laut Paris, setelah seorang guru sejarah yang membuka diskusi tentang kartun Nabi Muhammad bikinan Charlie Hebdo tewas dipenggal.(AP/Abdulmonam Eassa) 

TRIBUN-TIMUR.COM - Deretan masalah dihadapi Prancis imbas Presiden Emmanuel Macron dianggap Hina Islam, apa saja? Berikut selengkapnya!

Presiden Prancis Emmanuel Macron tengah menjadi pembicaraan.

Bukan hal baik, ia dikecam banyak pihak karena pernyataannya yang menyudutkan umat Islam.

Pernyataan tersebut menimbulkan masalah bagi Prancis

Mulai dari kemarahan sejumlah pemimpin negara di dunia hingga produk Prancis diboikot.

Kemarahan Pemimpin 

Para pemimpin politik di Turki dan Pakistan telah marah kepada Macron, menuduhnya tidak menghormati "kebebasan berkeyakinan" dan memarjinalkan jutaan Muslim di Prancis.

Pada hari Minggu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, untuk kedua kalinya, bahwa Macron harus melakukan "pemeriksaan mental" pada pandangannya tentang Islam.

Komentar serupa mendorong Prancis memanggil duta besarnya untuk Turki untuk konsultasi pada hari Sabtu.

Produk Diboikot

Produk-produk Prancis diturunkan dari beberapa rak supermarket di Yordania, Qatar, dan Kuwait pada hari Minggu. Produk kecantikan dan perawatan rambut buatan Prancis, misalnya, tidak lagi dipajang.

Di Kuwait, serikat pengecer besar telah memerintahkan pemboikotan barang-barang Prancis.

Serikat Masyarakat Koperasi Konsumen, yang merupakan serikat non-pemerintah, mengatakan telah mengeluarkan arahan sebagai tanggapan atas "penghinaan berulang" terhadap Nabi Muhammad.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Prancis mengakui langkah tersebut.

Ia menulis: "Seruan untuk boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, beserta semua serangan terhadap negara kami, yang didorong oleh kelompok minoritas radikal."

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved