UU Cipta Kerja
Ritual Dukun Santet Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja: Mak Lampir, Grandong dan Kuntilanak Datang
Ritual Dukun Santet saat Demo Tolak UU Cipta Kerja: Mak Lampir, Grandong dan Kuntilanak Datang
lihat foto
Di mana ada sejumlah kelompok perusuh yang memanfaatkan momen dengan tujuan membuat kericuhan.
"Untuk antisipasi kita memang antisipasi ada kelompok - kelompok tertentu yang menumpang di area aksi ini sudah kita lakukan scanning baik di stasiun, tempat - tempat umum," ungkap Kapolres Metro Jakarta PusatKombes Pol Heru Novianto di lokasi, Jumat.
Ia berharap langkah antisipasi yang dilakukan aparat kepolisian dan TNI dapat mencegah terjadinya kerusuhan seperti demo - demo sebelumnya.
"Mudah - mudahan tidak ada yang bergabung atau tidak masuk kelompok yang akan bikin suasana ricuh," ujarnya.
Sebanyak 650 aparat gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Meliputi 450 personel kepolisian dan 200 personel TNI.
Berdasarkan pengamatan Tribunnews.com di lokasi, ada dua aliansi massa yang berunjuk rasa di waktu bersamaan. Satu aliansi dari mahasiswa BEM SI, dan lainnya dari aliansi Kelompok Miskin.
Aliansi kelompok mahasiswa menyampaikan pendapat di depan Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, sementara Aliansi Kelompok Miskin di depan pintu silang Monas dekat kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Respon PKS Ditantang Jadi Inisiator Legislative Review Batalkan UU Cipta Kerja
Fraksi PKS dan Demokrat di DPR ditantang menjadi inisiator pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja melalui legislative review.
Menyikapi hal tersebut, politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya akan mendengar semua aspirasi masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja.
"Harapan buruh dan semua pihak akan didengar dan ditindak lanjuti sesuai koridor yang ada," kata Mardani saat dihubungi, Jakarta, Jumat (16/10/2020).
Ia menjelaskan, opsi yang ada untuk membatalkan UU Cipta Kerja yaitu melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi, atau Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Perppu kecil kemungkinan (diterbitkan presiden) karena ini undang-undang inisiatif pemerintah," papar Anggota Komisi II DPR itu.
"PKS siap membantu para pihak yang memerlukan dokumen atau pendalaman dalam pembahasan undang-undang Omnibus Law ini," sambung Mardani.
Sebelumnya, Fraksi PKS dan Demokrat di DPR dinilai dapat membantu perjuangan buruh untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
