Mahasiswa Demo DPRD Sulbar
Temui Massa Aksi Tolak Omnibus Law, Ketua DPRD Sulbar: Secara Kelembagaan Kami Juga Menolak
Ketua DPRD Sulbar, Hj Suraidah Suhardi menemui pengunjuk rasa yang menguasai ruangan paripurna gedung DPRD di Jl Abd Malik Pattana Endeng.
Penulis: Nurhadi | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ketua DPRD Sulbar, Hj Suraidah Suhardi menemui pengunjuk rasa yang menguasai ruangan paripurna gedung DPRD di Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Senin (12/10/2020).
Ratusan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Sulbar Bergerak menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI.
Politisi cantik itu mendengarkan aspirasi para pengujuk rasa yang sejak siang menguasai ruangan sidang paripurna.
Suraidah datang sendirian tanpa didampingi wakil ketua DPRD. Dia dikawal oleh Pamdal atau pengamanan dalam sekretariat DPRD Sulbar.
Di hadapan massa aksi, Suraidah menyampaikan DPRD Sulbar siap menyampaikan atau meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa ke pusat.
"Secara kelembagaan DPRD Sulbar juga sangat menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja," katanya.
Jenderal Lapangan Hassanal mengatakan unjuk rasa tersebut bentuk protes atau kekecewaan terhadap DPR RI yang telah mensahkan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai melukai dan menyakiti hati rakyat.
"Kedatangan kami disini adalah panggilan hati, kami tidak akan tinggal diam melihat negara diporak-poranda oleh para kaum oligarki," katanya.
Omnibus Law Cipta Kerja disebut hanya memihak kepada pengusaha atau investor namun sangat merugikan kaum buruh atau pekerja.
Baca juga: Gubernur Sulsel Paparkan Sisi Baik dari UU Omnibus Law
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Mamuju Kembali Demo DPRD Sulbar, Tolak Omnibus Law
"Ini benar-benar bentuk penjajahan kapitalis terhadap rakyat kecil," tuturnya.
Pernyataan Resmi Presiden Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya memberikan pernyataan terkait UU Cipta Kerja yang sedang hangat dibicarakan.
Seperti yang sedang ramai, Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu dalam rapat paripurna yang dihadiri para anggota DPR RI.
Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut UU Cipta Kerja ini menimbulkan sejumlah kontroversi.
Sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.
