Kapolri Jenderal Idham Azis Perintahkan Kapolda Maluku Kirim 200 Brimob ke Jakarta, Ada Apa?
Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharuddin Djafar mengungkapkan pemberangkatan 200 brimob ke Jakarta adalah perintah dari Kapolri Jenderal Idham Aziz.
lihat foto
Presiden RI Jokowi akhirnya menanggapi demo mahasiswa dan buruh menolak UU Cipta Kerja.
• Bukan Jokowi Ternyata Inilah Inisiator Omnibus Law Diungkap Jenderal Luhut Panjaitan,Alumnus Amerika
Sebaliknya, menurut Jokowi, UU Cipta Kerja menciptakan kemasalahan besar bagi buruh dan pekerja.
Jokowi mempersilakan yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan menempuh cara anarkis seperti demonstrasi dan merusak fasilitas publik.
Kepada aparat kepolisian, Jokowi sudah menginstruksikan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat kerusuhan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi perintah tegas kepada Kepolisian yang dipimpin Kapolri Idham Azis untuk menindak pelaku pidana di unjukrasa menolak Omnibus Law.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja.
Diketahui, beberapa Gubernur tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Menurut dia, hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020) pagi.
Donny mengakui rapat itu salah satunya membahas soal kericuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa.
"(Perintah Jokowi) aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi. Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum," kata Donny kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).
Selain itu, dalam rapat tersebut Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja.
Para menteri terkait diminta terus mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.
"Agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini," kata Donny.
Jokowi juga, kata dia, meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat itu untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja.
