Tolak Omnibus Law, Aliansi Pasukan Hitam Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Maros

TRIBUNMAROS.COM, TURIKALE - Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Pasukan Hitam melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Maros terkait penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).

Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar dan serikat pekerja ini menuntut agar bisa masuk ke dalam Gedung DPRD Maros untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD.

Namun, sebelum itu, mereka melakukan orasi ilmiah dan teatrikal di depan Gedung DPRD Maros.

Dalam orasinya, Korlap Aksi Yohanes menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan ruang partisipatif untuk buruh dan pekerja.

Juga menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No.15 Tahun 2019.

"Kami menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang dianggap akan mencederai semangat reformasi," tuturnya.

Ia menambahkan, UU Cipta Kerja ini berpotensi mengekspolitasi tenaga kerja (buruh), karena adanya pembatasan hak-hak seperti hak cuti, jam kerja yang tidak jelas, serta PHK sepihak.

"Maka dari itu, kami meminta kepada para wakil rakyat, agar mau menerima kami masuk kedalam Gedung DPRD, untuk menyampaikan aspirasi kami secara langsung," tegasnya.

Permintaan mereka pun dikabulkan untuk memasuki Gedung DPRD.

Namun, pengamanan ketat terlihat dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP, kepada peserta aksi, dengan cara menggeledah satu persatu massa aksi.

Pertemuan antara pengunjuk rasa dan anggota dewan berlangsung cepat, dan tertutup.

Setelah itu, para pengunjuk rasa meninggalkan lokasi aksi dengan cara berjalan kaki.

Aliansi Pasukan Hitam, merupakan massa aksi keempat dan terakhir yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD hari ini.

Sekadar diketahui, pada 5 Oktober 2020 DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja, yang dihimpun kedalam Omnibus Law, yang mengakibatkan sejumlah penolakan di beberapa daerah di Indonesia.(*)

Laporan Wartawan Tribunmaros.com, AM Ikhsan