UU Cipta Kerja
5 Kontroversi RUU Cipta Kerja Omnibus Law Resmi Jadi UU Cipta Kerja, Ramai Ditentang & Buruh Mogok
5 Kontroversi RUU Cipta Kerja Omnibus Law Resmi Jadi UU Cipta Kerja, Ramai Ditentang & Buruh Mogok
Editor:
Mansur AM
1. Penghapusan Upah Minimum
Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP).
Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.
Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.
Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.
Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.
![[FULL] Kesaksian Murid yang Belajar di Markas PKI sebelum G30S, Ungkap Kondisi Sumur Lubang Buaya](https://img.youtube.com/vi/Y9-ffUbZuwc/mqdefault.jpg)
