UU Cipta Kerja
5 Kontroversi RUU Cipta Kerja Omnibus Law Resmi Jadi UU Cipta Kerja, Ramai Ditentang & Buruh Mogok
5 Kontroversi RUU Cipta Kerja Omnibus Law Resmi Jadi UU Cipta Kerja, Ramai Ditentang & Buruh Mogok
TRIBUN-TIMUR.COM - Kontroversi RUU Cipta Kerja Omnibus Law Resmi Jadi UU Cipta Kerja, Ramai Ditentang & Buruh Mogok
Di mesin pencarian Google saat ini ramai kata kunci RUU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Cipta Kerja
Asosiasi buruh menentang dengan cara mogok. Apa sebenarnya yang terjadi.
• Omnibus Law PDF, Baca Isi Lengkap Omnibus Law Ciptaker Disahkan 5 Oktober 2020 Meski Ditolak Buruh
Pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) akhirnya terlaksana. Langkah 'ngebut' pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain.
Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas di tengah masa reses dan pandemi Covid-19.
DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar Senin (5/10/2020). Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia.
"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus dikutip dari Kompas.com.
"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," sambungnya.
Tercatat, sebanyak tujuh fraksi telah menyetujui RUU Cipta Kerja disahkan, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara dua partai yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Sebelumnya, RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan masyarakat. Sebab, regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.
Dihadiri oleh sejumlah perwakilan Pemerintah, DPR resmi mengesahkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Senin (5/10/2020). (Sumber: tribunnews.com)
Berikut sejumlah kontroversi terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja: