Tribun Takalar
Gedung DPRD Takalar Didatangi Demonstran, Minta Segera Bahas Rancangan APBD Perubahan
Para demonstran mengusung isu yang kontras dengan hak interpelasi kepada Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR -- Demonstran dari sejumlah elemen masyarakat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Takalar menjelang bergulirnya hak interpelasi, Selasa (29/9/2020) siang.
Para demonstran mengusung isu yang kontras dengan hak interpelasi kepada Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terdiri dari KNPI, PMII dan GP Ansor yang pertama mendatangi DPRD, Selasa (29/9/2020).
Mereka mendesak agar rancangan APBD Perubahan segera dibahas oleh DPRD Kabupaten Takalar.
"Kedatangan kami untuk mendesak dewan agar segera melakukan pembahasan APBD Perubahan. Ini demi kepentingan masyarakat luas," kata Firman, Sekretaris KNPI Takalar, di Gedung DPRD Takalar.
Belum selesai, puluhan massa dari PB Hipermata juga menggelar aksi demonstrasi dengan mengusung isu yang sama.
PB Hipermata kubu Bontomene ini mengusung tuntutan yang sama, meminta DPRD Takalar segera bahas rancangan APBD Perubahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Takalar, Darwis Sijaya, menilai proses pembahasan APBD Perubahan ini hanya terkesan sandiwara.
"Anda semua harus pahami jadwal penganggaran. APBD Perubahan harusnya dibahas pekan kedua bulan Agustus," kata legislator Fraksi PKS itu
Namun, kata Darwis Sijaya, Pemkab Takalar baru mendorong draf APBD Perubahan pekan lalu.
"Dengan waktu yang sempit, seolah-olah kami dipaksa untuk setujui saja sesuai selera mereka. Sementara banyak program yang tidak jelas," kata Darwis Sijaya.
Sementara aksi terakhir datang dari Koalisi Aktivis Makassar (KAM). Mereka justru mengusung tuntutan pencopotan Bupati Takalar.
Terkait pengelolaan APBD 2019 dan 2020, Pemkab Takalar dibawah kendali Syamsari Kitta mereka nilai melakukan penyalahgunaan.
"Kami minta DPRD Takalar, untuk mencopot Syamsari dari jabatan Bupati," kata orator KAM yang datang dengan mobil pick up dilengkapi soundsystem.
Untuk diketahui, DPRD Takalar menggulirkan Hak Interpelasi untuk meminta keterangan Bupati Takalar atas beberapa kebijakan.
DPRD telah mengagendakan untuk memanggil Bupati Takalar pada Jumat 2 Oktober 2020. (Tribun takalar)
Laporan Kontributor TribunGowa.com @bungari95
