Breaking News:

Ngopi Tribun Timur

Bawaslu Diberi Kewenangan Bubarkan Kerumunan Massa, Ini Kata Azry Yusuf

Di PKPU, Bawaslu dan kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ABDUL AZIS
Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf 

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Selatan, Azry Yusuf menyatakan peraturan KPU merupakan salah satu semangat agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan baik dan telah ditetapkan bahwa 9 Desember 2020 dilakukan pemilihan secara serentak di 12 kabupaten/kota di Sulsel.

"Isi dalam Peraturan KPU inilah yang mesti kita implementasikan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada terkhusus penanganan pandemi coronavirus disease 2019," kata Azry dalam diskusi virtual bertema Kampanye Sehat atau Dibubarkan bersama wartawan Politik Tribun Timur Muhammad Fadly, Senin (28/9/2020).

Di PKPU, Bawaslu dan kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan.

"Bahkan kami diberikan kewenangan untuk melakukan pembubaran, hal ini agar orang tidak terpapar virus corona," katanya.

Dalam konteks pencegahan penyebaran covid dalam setiap kegiatan, katanya, Bawaslu sudah membentuk kelompok kerja atau pokja.

"Pokjanya dipimpin penyelenggara pemilu termasuk pemerintah daerah, lalu melibatkan kepolisian, dan Satgas Covid-19 untuk menjalankan fungsi-fungsi pencegahan," katanya.

Seperti ada kegiatan kampanye atau tatap muka, apakah diberikan izin atau tidak harus berkoordinasi dengan semua pihak.

"Pokja ini baru tiga hari lalu terbentuk. Soal adanya tugas tambahan itu kami maknai bahwa Bawaslu diberikan kepercayaan seperti bisa membubarkan kegiatan yang bisa mengundang kerumunan massa," tuturnya.

"Kami punya kemampuan untuk menjaga pesta demokrasi berjalan lancar dan sehat. Membubarkan kegiatan adalah upaya menyelamatkan masyarakat, namun disisi lain kami harus berkoordinasi dengan pihak lain karena kami tidak bisa melakukannya dengan sendiri kalau soal pembubaran," jelasnya.

Terkait pertemuan di gedung-gedung, kata Azry pihaknya bisa memastikan kegiatan itu berjalan sesuai protokol kesehatan.

Tapi kalau kegiatan itu dilakukan di pasar, maka perlu adanya kelompok kerja.

"Kalau ada kegiatan di posko pemenangan atau pasar ini yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk menertibkan kalau itu melanggar protokol kesehatan," katanya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved