Proyek Kereta Api Makassar-Parepare Ternyata 'Tanggung Jawab' Luhut Pandjaitan, Begini Nasibnya Kini

TRIBUN-TIMUR.COM-Proyek pembangunan infrastruktur rel Kereta Api Makassar-Parepare rupanya turut berada dalam pengawasan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Artinya proyek Kereta Api Makassar-Parepare juga menjadi tanggung jawab Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut berdasarkan Program Prioritas RPJMN 2020-2024 yang dikoordinasi di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Diketahui Luhut Binsar Pandjaitan adalah menteri yang mengurusi berbagai bidang antara lain pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, hingga revolusi mental.

Bahkan dengan tanggung jawab 'seluas lautan', Luhut Pandjaitan kerap dijuluki menteri segala urusan.

Luhut sempat angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya menteri segala urusan.

Menurut Luhut, sebagai menteri koordinator, dirinya harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya. Saat ini, kementerian yang dibawahi Kemenko Maritim dan Investasi, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Jadi kalau orang bilang saya mengurusi semua, ya karena memang otak dia keliru. Kalau kamu menyelesaikan satu, kamu harus koordinasi dengan kementerian yang lain," ujar Luhut di kantornya, Selasa (9/12/2019).

Luhut mencontohkan, misalnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT).

Meski proyek tersebut berkaitan dengan sarana transportasi, tetapi pengerjaannya bersinggungan dengan kementerian lainnya. Misalnya dengan PUPR, Kemenkeu, BUMN Kementerian ATR dan juga pemerintah daerah.

Atas dasar itu, perlu adanya koordinasi antar kementerian agar proyek tersebut tak mengalami gangguan.

“Jadi dibilang cawe-cawe, memang harus cawe-cawe kalau mau selesai tapi untuk tugas pokok kami," kata Luhut.

Luhut pun meminta pihak yang menuding dirinya terlalu banyak ikut campur diurusan pemerintahan segera menemui dirinya. Dia ingin menjelaskan alasan dirinya melakukan hal itu.

“Saya undang datang gitu lho, biar saya jelaskan seperti ini. Nanti dengan dasar ini, silakan berkomentar, saya juga ingin dikritik karena ada angle-angle yang saya tidak tahu," ucap dia.

Perkembangan Proyek Kereta Api di Sulsel

Beberapa waktu lalu, pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan terancam batal dan akan dialihkan ke Pulau Jawa.

Meski pembangunan rel kereta api telah rampung di Kabupaten Barru, namun hal tersebut tak menjadi masalah.

Ancaman disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian, Zulmafendi saat berada di kantor bupati Maros, Kamis (13/8/2020).

Rencana pembatalan adanya kereta api di Sulsel disebabkan adanya masalah serius di Kabupaten Maros.

Hal tersebut dipicu karena berlarut-larutnya permasalahan terkait pembebasan lahan yang ada di Maros.

Pemerintah dinilai belum mampu tuntaskan masalah tersebut.

Zulmafendi menyampaikan, sangat mudah bagi pemerintah untuk memindahkan lokasi pembangunan rel kereta api ke daerah yang sudah siap untuk menerima Pembangunan.

Hanya saja, jika pemindahan segera dilakukan, maka akan mempermalukan Sulsel, khususnya Maros.

"Kalau memang tidak siap, kami bisa saja memindahkan pembangunan rel kereta api ini ke daerah lain," ujarnya saat memimpin rapat di ruang rapat Kantor Bupati Maros.

"Dan ini pasti akan mempengaruhi Sulsel. empermalukan Sulsel, karena batalnya pembangunan rel kereta api," lanjut dia.

Dia menuturkan, pembangunan rel kereta api di Sulsel sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu.

Namun hingga saat ini pemerintah belum berhasil meyakinkan masyarakat untuk pembebasan lahan.

Dia menitikberatkan khusus di Kecamatan Mandai, Desa Marumpa dan Kelurahan Hasanuddin. Khususnya di dua desa dan kelurahan ini, masih terkendala pembebasan lahan sebanyak 16 bidang.

Sementara itu, Kepala Balai Perkeretaapian Sulsel Jumardi menambahkan, pemerintah Kabupaten Maros harus mencontoh Kabupaten Pangkep dalam penyelesaian pembebasan lahannya.

Dalam persoalan pembebasan lahan ini yang lebih utama adalah administrasi.

"Kabupaten Pangkep juga sebelumnya sempat bermasalah dalam pembebasan lahannya. Hanya saja mereka mampu bergerak cepat dan menitipkan uang pembebasan lahan tersebut di pengadilan. Sehingga pembayarannya dilakukan oleh pengadilan," jelasnya.

Sementara itu, camat Marusu mengaku, lambannya pembebasan lahan rel kereta api di wilayahnya disebabkan karena adanya oknum yang mempengaruhi warga untuk menolak membebaskan lahannya.

Bahkan kata dia, orang tersebut juga mengaku dibacking oleh aparat.

Dalam rapat penting tersebut Hatta Rahman dikabarkan tak hadir.

Hatta memilih bertolak ke Jakarta bersama beberapa pejabatnya.

Kabag Protokol Setda Maros, Darmawati yang dikonfirmasi soal tujuan Hatta Rahman ke Jakarta, belum merespon.

Kementerian Perhubungan dan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggenjot pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi.

Kehadiran transportasi kereta api itu nantinya akan membangkitkan hasil produksi pertanian penduduk Sulawesi Selatan.

Kementerian Perhubungan awalnya hendak membangun rel kereta api di kawasan Mamminasata.

Namun, karena pertimbangan daerah bawah memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, pembangunan kereta api dialihkan ke Makassar-Parepare.

Respon Nurdin Abdullah

Menanggapi kabar tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah merespon singkat.

"Nggak usah ngancamlah, ini bukan rananya untuk ngancam-ngancam, kita sudah bekerja maksimal," ujar NA usai meresmikan Galery ATM Center Bank Sulselbar di Jl Sam Ratulangi Makassar, Jumat (13/8/2020).

Ia berharap pemerintah pusat untuk menyiapkan dananya. "Tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lahan, kita selesaikan," kata Bupati Bantaeng 2 Periode itu.

Selama ini lanjut NA, Pemprov dan instansi terkait sudah bekerja dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare.

"Kita kompakko ada BPN (Badan Pertanahan Negara) dan Kejati (Kejaksaan Tinggi), siang-malam kumpulin pemerintah daerah, masyarakat, jadi tidak usah itu," katanya.

"Tinggal kesiapan anggaran pembebasan lahan. Tidak ada alasan masyarakat menghalangi pembangunan untuk kepentingan umum ini. Kalau tidak kan ada konsinyasi," jelas NA.

Seperti diketahui, rencana pembatalan adanya kereta api di Sulsel disebabkan adanya masalah serius di Kabupaten Maros.

Hal tersebut dipicu karena berlarut-larutnya permasalahan terkait pembebasan lahan yang ada di Maros. Pemerintah dinilai belum mampu tuntaskan masalah tersebut.

Sekretaris Dirjen Perkeretaaian, Zulmafendi menyampaikan, sangat mudah bagi pemerintah untuk memindahkan lokasi pembangunan rel kereta api ke daerah yang sudah siap untuk menerima pembangunan.

Hanya saja, jika pemindahan segera dilakukan, maka akan mempermalukan Sulsel, khususnya Maros.

"Kalau memang tidak siap, kami bisa saja memindahkan pembangunan rel kereta api ini ke daerah lain," ujarnya saat memimpin rapat di ruang rapat Kantor Bupati Maros.

"Dan ini pasti akan mempengaruhi Sulsel, mempermalukan Sulsel, karena batalnya pembangunan rel kereta api," lanjut dia.