Wacana Penundaan Pilkada Terus Bergulir, Konsultan GTPP Sulsel: Itu Ide Bagus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini giliran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikap terkait pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilakada) Serentak 2020.

Peryataan sikap diteken Ketua PBNU Prof KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Dr HA Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

PBNU meminta kepada KPU RI, Pemerintah RI, DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pikada Seretak 2020.

Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin menilai itu langkah bagus.

"Itu ide yang bagus, ini force majeure (Keadaan kahar atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia) betapa dalam darurat bencana non alam," katanya via pesan WhatsApp, Minggu (20/9/2020).

Menurutnya, terkonfimasi positifnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman merupakan tanda awal klaster pilkada.

"Ini tanda-tanda awal KPU terpapar menuju kluster Pilkada. Terlebih di Sulsel, Ketua KPU juga terkonfirmasi," kata Ahli Epidemologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) itu.

Terkait terkonfrimasi positifnya Ketua KPU Sulsel Faisal Amir, Ridwan memberi wejangan.

"Untuk pemutusan mata rantai itu dengan tracing seluruh kontak eratnya 14 hari terakhir. Semuanya testing dan tetap disiplin bermasker," kata Ridwan.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad