Tribun Makassar

Positif Covid-19 Kian tinggi, IDI: Sebaiknya Pilkada Diundur

Namun saat ini, tetap dilaksanakan dengan alasan tetap melaksanakan protap kesehatan secara ketat.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Sudirman
Tribun/Desi Triana
dr Wachyudi Muchsin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberi masukan agar Pilkada serentak 2020 diundur sampai situasi melandai.

Namun saat ini, tetap dilaksanakan dengan alasan tetap melaksanakan protap kesehatan secara ketat.

Awal September, IDI Makassar memberikan peringatan keras kepada para calon kepala daerah, KPU, dan Bawaslu waspada kluster Pilkada 2020.

Namun KPU tidak bergeming malah kesannya melonggarkan dengan mengizinkan adanya keramaian pesta musik walau dengan catatan 100 orang.

Humas IDI Makassar, dr Wachydi Muchsin mengatakan, peringatan IDI sudah terbukti.

Data terakhir ada 60 calon kepala daerah hasil pemeriksaan kesehatan swab positif terpapar Covid-19.

"Belum lagi banyaknya komisioner KPU baik pusat dan daerah terpapar virus mematikan ini," kata Dokter Bob sapaannya kepada Tribun via pesan WhatsApp, Minggu (20/9/2020).

Terakhir ketua KPU Sulsel Faisal Amir terpapar setelah mendampingi Ketua KPU RI Arief Budiman dalam kunjungan kerjanya di Makassar.

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Khususnya sulsel ada 12 daerah kabupaten/kota menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak.

"IDI Makassar meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi tegas bagi pihak yang tak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020," kata Bob.

Yudi sapaannya mengatakan, bakal calon kepala daerah, KPU dan Bawaslu soal ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 tentang Pilkada, dalam kondisi bencana non-alam, yakni pandemi virus Covid-19.

Khusus Bawaslu lanjut Yudi bisa memakai pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan dan UU No.4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang memiliki sanksi pidana 1 tahun penjara bagi yang melanggar.

Dimana katanya penggunaan UU tersebut sangat dimungkinkan mengingat Bawaslu memiliki fungsi penegakan terhadap UU pemilu, pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran undang undang dalam proses Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Alasan lain mengingatkan bahaya klaster Pilkada 2020 mengancam dengan data sederhana dimana jumlah calon kepala daerah seluruh indonesia 1.468 orang dikali 10 titik selama masa kampanye, yakni 71 hari maka akan menciptakan 1.042.280 titik penyebaran Covid-19 dalam rentang 26 September-5 Desember 2020.

"Massa yang terlibat di 1.042.280 titik kampanye, jika ikut aturan PKPU, maksimal 100 orang adalah 104 juta orang, jika positivity rate Indonesia 10 persen, maka 10 dari 100 orang yang hadir berpotensi positif orang tanpa gejala 10 x 1.042.280 titik maka ada 10.422.800 orang yang berpotensi covid-19 berkeliaran dalam 71 hari kampanye.

"Wow ini bom waktu dahsyatnya lebih dari bom Hiroshima dan Nagazaki," tegas Yudi

Lanjut dokter Yudi, data setiap hari seminggu terakhir ini menunjukkan yang terpapar virus Covid-19 di atas angka 3.500-an perhari dan.klaster keluarga, klaster perkantoran makin di perburuk dengan klaster Pilkada.

Sebab mewadahi perkumpulan massa yang tidak bisa dikontrol dengan fakta ini atas dasar kepentingan nyawa banyak orang.

"Saatnya pemerintah lakukan rem darurat Pilkada 2020 sebab sulsel dan Indonesia saat ini darurat Covid-19 belum ada tanda melandai sedikitpun, penundaan Pilkada sampai covid-19 melandai, tapi ini harapan semoga pemangku kebijakan mendengar," kata alumni fakultas Kedokteran UMI dan Fakultas Hukum Unhas ini.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved