Blak-blakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Soal Protes Tambang Pasir Laut di Pulau Kodingareng

Saat ditanya, apakah ada rencana melaporkan tuduhan ke dirinya?

“Pastilah, tapi bukan saya, sudah banyak yang meminta saya untuk laporkan saja ke polisi. Kalau saya mungkin tidak. Orang yang menyayangi kita, yang menginginkan kita bekerja tenang,” ujarnya.

“Kita inikan bukan tidak ada yang simpati juga, saya kira sebagai pemimpin tidak mungkin melaporkan warganya. Saya pun tidak bisa menahan, bagi masyarakat yang mencintai saya melaporkan ke polisi," jelasnya menambahkan.

Terkait partai politik (parpol) yang mendukung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel maupun kerabatnya yang disebut-sebut terlibat dalam tambang pasir itu?

“Tidak usah mengandai. Artinya ini barang direkayasa, karena saya merasa nggak ada, ngapain mengurusi tambang. Bakat menjadi penambang tidak ada, anak dan keluarga saya saya larang, apalagi masuk di proyek-proyek, makanya anak saya saya sekolahkan jauh-jauh ke Jepang,” katanya.

Walhi Tagih Janji

Wahana Lingkungn Hidup Indonesia Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel) telah menyelesaikan hasil kajian terkait dampak buruk tambang pasir laut terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng.

Ketua Tim Kajian Walhi Sulsel Slamet Riadi mengatakan, kajian ini dibuat untuk menjawab tantangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan menunjukan ke publik bagaimana aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan dan masyarakat di Kodingareng.

"Kami meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis," ujar Riandi via rilisnya yang dikonfirmasi via telepon Jumat (18/9/2020).

Pihaknya, lanjut dia, sedang mengkaji dokumen lingkungan perusahan pemilik konsesi. Dimana dalam dokumen tersebut, Riandi melihat banyak dampak yang terjadi, namun tidak dijelaskan di dokumen lingkungan tersebut.

Terkait hasil kajian perizinan yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Riadi menilai, kajian tersebut merupakan temuan penting yang perlu ditindak lanjuti, terutama bagi penegak hukum.

Karena selama ini, kata dia, selalu saja nelayan yang disoroti dan dikriminalisasi. Saatnya penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut.

"Dari kajian tersebut, jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum," katanya. Sebelumnya, Gubernur NA merespon terkait tambang laut tersebut.

“Tunjukan apa yang dilanggar, saya sudah berbaik hati di era saya, saya Perdakan itu. Jadi zonasi 8 mil, mereka boleh menambang, jadi mereka tidak lagi di pinggir pantai, sebelumnya kan di Takalar, di pinggir pantai ini tidak kelihatan kok,” kata NA usai meresmikan Galery ATM Center Bank Sulselbar, Jl Dr Ratulangi, Makassar, Jumat (14/8/2020) lalu.

Menurut Bupati Bantaeng dua periode tersebut, Boskalis melakukan penambangan yang potensi pasirnya banyak.