Blak-blakan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Soal Protes Tambang Pasir Laut di Pulau Kodingareng

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah angkat bicara terkait tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng.

“Pada masa kepemimpinan saya, saya mengusulkan ke DPRD untuk membuat Perda Zonasi, jadi penambangan tidak boleh lagi dekat pinggir pantai, jadi dilakukan di 8 mil (12,67 kilometer) jadi jauh sekali," katanya via rekaman Gubernur Sulawesi Selatan ( Sulsel) yang dikirimkan Humas Pemprov, Jumat (18/9/2020).

“Kenapa ini kami lakukan? Karena adanya proyek stretegis nasional yaitu pembangunan pelabuhan Makassar New Port yang integrity dengan kawasan industri," jelasnya menambahkan.

Terkait siapa yang melakukan penambangan, lanjut dia, ia tidak mengetahuinya. "Sama sekali saya tidak tahu. Kami hanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) memberi izin, bagi yang mengusulkan. Jadi sama sekali kami tidak ada perusahaan tambang, termasuk anak saya, keluarga saya, tidak ada," ujarnya.

"Nah kalau mau cek, yah tentu cek kepada yang punya perusahaan. Apakah kita ada di dalam atau tidak. Yang pasti, saya tidak ada kaitannya sama sekali, kami hanya ingin betul-betul mengamankan proyek strategis nasional (MNP),” kata Bupati Bantaeng dua periode tersebut menambahkan.

Sebelumnya, tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng menuai sorotan. Hasil diskusi dan kajian yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia tersebut bahkan menduga keterlibatan keterlibatan keluarga dan kolega NA pada tambang tersebut.

NA menegaskan akan menindak perusahaan yang melanggar aturan. “Kalaupun yang nambang melanggar aturan, yah sampaikan datanya. Ya kita bisa cabut izinya, saya bisa cabut. Jadi tolong, jangan kami dikait-kaitkan. Saya tidak punya bakat itu, ngapain saya jauh menambang, kalau mau main proyek, banyak proyek provinsi. Itupun saya larang keluarga saya. karena harus kita jaga dulu integritas kita,” jelas NA.

Lebih jauh, NA menilai, ada yang mengkompori para nelayan. " Kita kan tahu siapa yang kompori ini nelayan, dan saya kira bisa wawancaara ke aparat penegak hukum. Karena begini, pertanyaan saya, kenapa waktu swasta menambang tidak ada yang ribut. Setelah proyek Strategis Nasional ini kok diributin. Inikan bukan bisnis, ini kepenitngan ekonomi nasional,” jelasnya.

Apalagi, lanjut dia, Sulsel sudah direct export atau ekspor langsung. “Ini sebagai pemicu, orang industri masuk ke Sulsel. Sehingga kita bangun port dengan terintegrasi kawasan industri, sehikngga cost (biaya) lebih murah, jalan tak dipadat kontainer hingga daya saing produk jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Sebut Rekayasa

Gubernur NA mengatakan, 2020 ini adalah tahun politik. “Makanya harus hati-hati kita tanggapi, apalagi kota Makassar, jagoan-jagian semua akan maju. Kalau saya akan bekerja secara profesional," katanya.

“Kalau ada pelanggaran, segera saya cabut. Saya tegaskan, saya tak tahu siapa penambang, apalagi dikaitkan dengan kami, nggak ada,” jelasnya menambahkan.

Sekarang ini, lanjut NA, Pemprov Sulsel ini tak sendiri. “Kita bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), sudah mengambil langkah tegas mengamankan program strategis nasional tersebut," ujarnya.

Menurutnya, ini proyek negara. Tak ada bisnis, ini dalam rangka pengembangan New Port.

"Saya sudah keliling ke pulau-pulau. saya Jumatan di Barang Lompo tak ada sedikitpun disinggung terkait itu. di sana pusatnya nelayan, juga di Barang Caddi sama. Jangan kita pecah belah masyarakat pulau. Saya lihat masyarakat di sana sudah membentangkan spanduk. mohon jangan kami diprovokasi," jelasnya.