Deflasi Sulsel 2 Bulan Berturut-turut, BI Sulsel: Serapan APBD Harus Banyak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan sebesar -0,10 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,87 menjadi 104,76 pada Agustus 2020, Agustus 2020.

Dari 5 kota IHK, seluruh kota mengalami deflasi.

Deflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 0,24 persen sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Bulukumba sebesar 0,04 persen.

Pada bulan Juli 2020, inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan sebesar -0,40.

Sementara itu, Juni 2020 yakni sebesar 0,6 persen atau naik 0,1 poin dibandingkan Mei yang mencapai 0,50 persen.

Deflasi Agustus 2020 terjadi karena penurunan sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,84 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,32 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen; sementara kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen.

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,02 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,98 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender sebesar 1,45 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2020 terhadap Agustus 2019) sebesar 1,36 persen.

Kepala Group SP-PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Endang Kurnia Saputra menyampaikan, deflasi di Sulsel terjadi karena kurangnya permintaan.

"Ekonomis kita kan terkontraksi sampai -3,87, berarti aktivitas ekonomi tidak berjalan di beberapa bagian, misalnya penurunan penjualan, ada orang di-PHK," katanya.

Ia menjelaskan deflasi atau penurunan harga terjadi karena permintaan yang sangat lemah dari masyarakat sehingga terjadi penurunan harga.

Sehingga, banyak pengusaha mendiskon dagangannya.

"Misalnya, rumah diobral, mobil diobral. Kecuali, beberapa produk konsumsi masih bertahan. Akar masalahnya daya beli masyarakat rendah, dan permintaan rendah," katanya.

Di Sulsel, apakah akan ada perbaikan ekonomi?

"Insya Allah ada. Andalan seluruh negara adalah program yang dibiayai APBN dan APBD. Soalnya juga APBN kita defisit. Mau pinjam keluar negeri tapi peminjam juga melemah dan tiarap," katanya.

Menurutnya, jika ekonomi mau bergerak maka, serapan APBN dan APBD harus banyak.

"Sementara ini, penyerapan dari surat berharga negara yang dikeluarkan baru Rp 70 triliun, kalau dikeluarkan banyak sampai Rp 670 triliun," katanya.

Menurutnya, BI akan mulai membeli lagi Surat Berharga Negara (SBN) bulan September 2020.

"Saat ini uang di masyarakat tak ada karena banyak di-PHK. Di Sulsel saja ada 76 persen UMKM yang terdampak, sekarang yang bisa membantu adalah bantuan dari pemerintah," katanya.

Pemerintah harus aktif untuk menerbitkan SBN.

"Dampak paling besar ini adalah kita harus bantu sektor pertanian, dibantu bibit. UMKM yang terdampak dibantu modal kerjanya. Sebetulnya skemanya sudah ada," katanya.

Tapi, masalahnya adalah banyak masyarakat yang mengaku mempunyai usaha padahal orang kaya.

"Itu ada, dan ini menjadi tantangan sekarang, tujuan pemerintah adalah memberikan modal," katanya.

Disiplin Masyarakat 

Endang Kurnia Saputra berharap masyarakat bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi.

"Cobalah kalau keluar, harus menjalankan protokol kesehatan. Kalau Pemerintah nyaman dengan disiplin masyarakat maka tak perlu ada PSBB," katanya.

Sehingga, dia berharap masyarakat memakai masker untuk keluar rumah.

"Ini bukan cuman hanya ada di Makassar tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan," katanya. (*)