Kereta Api Sulsel Terancam Dialihkan, Personel Gabungan Diturunkan Kawal Pengukuran Lahan di Maros

TRIBUN-TIMUR.COM - Sepertinya pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terus berlanjut.

Polres Maros yang dipimpin oleh Kapolres Maros AKBB Musa Tampubolon dan Kodim 1422 yang dipimpin Dandim, Letkol Inf Budi Rahman turun langsung.

Polisi dan tentara diturunkan setelah adanya informasi, pembangunan rel kereta api terancam batal karena masalah besar di Maros.

Pembangunan rel dari Kota Parepare menuju Makassar, sempat terhenti meski Kabupaten Barru dan Pangkep telah merampungkan pembebasan.

Bahkan pembangunan rel di Barru sudah rampung, dan sudah masuk Pangkep. Setelah Pangkep, rel masuk Maros.

Perkembangan kemajuan proyek pembangunan rel kereta api di Maros sempat terkendala pembebasan lahan di kecamatan Marusu.

Warga menolak karena masalah harga lahan yang dinilai sangat murah.

Untuk melancarkan pengukuran lahan stasiun dan rel kereta api oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) Maros bersama dengan Balai Kereta Api Dirjen Hubdar Kemenhub serta Tim Apresial, polisi dan tentara melakukan pengamanan.

• Bertengkar, Suami Tendang Istri Sampai Keluar dari Mobil dan Jatuh di Tengah Jalan, Videonya Viral

• Istri Perangkat Desa Bikin Heboh Kampung, Foto Suami Tidur dengan Wanita Lain Dijadikan Status WA

Ada ratusan personel gabungan, termasuk Satpol PP diterjunkan dalam pengamanan. Mereka datang untuk memastikan kegiatan pengukuran lahan berjalan lancar.

"Ratusan personil kami libatkan., baik dari unsur TNI dan Polri di tambah dukungan Satpol PP dalam pengamanan kegiatan pengukuran lahan ini, "kata Kapolres.

"Khusus Polres Maros, kami menurunkan 276 personel. Ditambah BKO Brimob Polda Sulsel dan Kodam Hasanuddin," lanjut dia.

Di lapangan, personel diperintahkan untuk tetap mengedepankan sikap humanis dan persuasif.

Personel turun lapangan tanpa dilengkapi senjata api.

Kegiatan pengukuran lahan kereta api tersebut dilangsungkan di dua tempat dengan Luas 26.864 meter per segi, di Kecamatan Marusu.

"Kami tidak lengkapi personel dengan senjata. Kami yakin, warga akan menyambut kami dengan baik. Dan itulah memang terjadi. Pengukuran berjalan lancar," kata Musa.

Warga Mengeluh, Pembebasan Lahan Kereta Api di Maros Dihargai Rp 94 Ribu Per Meter

Pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Maros menuai banyak polemik.

Dimana warga merasa harga yang ditentukan oleh pemerintah sangat murah.

Seperti yang dirasakan oleh Hapia (60), seorang warga di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Ia menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak manusiawi.

Pasalnya, tanahnya hanya dihargai sebesar Rp94 ribu permeternya. Padahal sebelumnya pihak pemerintah menjanji membayar sebesar Rp5 juta per meternya.

Hapia dan anak-anaknya tinggal di lahan sebesar 12 are dengan 4 rumah yang saling berdekatan.

"Kami hanya ditawari harga Rp900 juta oleh pihak pertanahan, itu sudah lahan 12 are dan 4 rumah, padahal waktu saya bangun ini rumah, modalnya Rp300 juta ujar Hapia, Senin(31/8/2020).

Menurutnya, jika hanya dihargai sebesar itu, ia dan keluarganya tidak akan mampu membeli tanah untuk pindah.

"Kita mau beli tanah dimana dengan Rp900 juta, belum lagi bangun rumahnya. Itu pun harus dibagi-bagi ke anak-anak saya yang ikut pindah, karena mereka juga sudah berkeluarga," jelasnya

Padahal ia berencana ingin kembali tinggal bersama anak-anaknya jika rumah mereka terpaksa dijadikan lahan kereta api.

"Rencananya tetap mau tinggal serumpun begini, tapi kalau rumah kami cuma dihargai segitu, otomatis kami cari tanah yang murah, dan pasti kita pisah-pisah," katanya.

Hapia telah tinggal disana sejak tahun 1980-an, ia membangun rumah setelah mewarisi tanah dari kakeknya.

"Dari tahun 80 an, karena ini tanah warisan dari bapak, jadi anak-anak saya besarnya disini semua," terangnya.

Hapia menambahkan, jika dia sebenarnya tidak menolak tanahnya diambil alih untuk pembangunan rel kereta.

Tapi yang dia permasalahkan adalah harga tanah yang begitu rendah.

"Kami tidak menolak, tapi jika harganya sesuai, ini kan jauh sekali dari yang dijanjikan," ucapnya.

Ia pun menegaskan, jika akan terus bertahan dan menolak memberikan tanahnya, jika harga yang ditawarkan tidak sesuai.

"Kami akan bertahan jika harganya masih tidak sesuai, karena yang saya pikirkan anak dan cucu saya mau tinggal kemana setelah ini," tegasnya

Apalagi menurutnya, alasan pembangunan rel kereta api ini untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

"Karena katanya ini dibuat untuk kesejahteraan rakyat, tapi kalau begini malah menyengsarakan kami," tutupnya.

• Bertengkar, Suami Tendang Istri Sampai Keluar dari Mobil dan Jatuh di Tengah Jalan, Videonya Viral

• Istri Perangkat Desa Bikin Heboh Kampung, Foto Suami Tidur dengan Wanita Lain Dijadikan Status WA

Pembangunan Rel Kereta Api Sulsel Akan Dialihkan ke Pulau Jawa, Masalah Besar di Maros

Kabar buruk! pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan terancam batal dan akan dialihkan ke Pulau Jawa.

Meski pembangunan rel kereta api telah rampung di Kabupaten Barru, namun hal tersebut tak menjadi masalah.

Ancaman disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian, Zulmafendi saat berada di kantor bupati Maros, Kamis (13/8/2020).

Ancaman tak didengar oleh Bupati Maros, Hatta Rahman.

Rencana pembatalan adanya kereta api di Sulsel disebabkan adanya masalah serius di Kabupaten Maros.

Hal tersebut dipicu karena berlarut-larutnya permasalahan terkait pembebasan lahan yang ada di Maros.

Pemerintah dinilai belum mampu tuntaskan masalah tersebut.

Zulmafendi menyampaikan, sangat mudah bagi pemerintah untuk memindahkan lokasi pembangunan rel kereta api ke daerah yang sudah siap untuk menerima Pembangunan.

Hanya saja, jika pemindahan segera dilakukan, maka akan mempermalukan Sulsel, khususnya Maros.

"Kalau memang tidak siap, kami bisa saja memindahkan pembangunan rel kereta api ini ke daerah lain," ujarnya saat memimpin rapat di ruang rapat Kantor Bupati Maros.

"Dan ini pasti akan mempengaruhi Sulsel. empermalukan Sulsel, karena batalnya pembangunan rel kereta api," lanjut dia.

Dia menuturkan, pembangunan rel kereta api di Sulsel sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu.

Namun hingga saat ini pemerintah belum berhasil meyakinkan masyarakat untuk pembebasan lahan.

Dia menitikberatkan khusus di Kecamatan Mandai, Desa Marumpa dan Kelurahan Hasanuddin. Khususnya di dua desa dan kelurahan ini, masih terkendala pembebasan lahan sebanyak 16 bidang.

Sementara itu, Kepala Balai Perkeretaapian Sulsel Jumardi menambahkan, pemerintah Kabupaten Maros harus mencontoh Kabupaten Pangkep dalam penyelesaian pembebasan lahannya.

Dalam persoalan pembebasan lahan ini yang lebih utama adalah administrasi.

"Kabupaten Pangkep juga sebelumnya sempat bermasalah dalam pembebasan lahannya. Hanya saja mereka mampu bergerak cepat dan menitipkan uang pembebasan lahan tersebut di pengadilan. Sehingga pembayarannya dilakukan oleh pengadilan," jelasnya.

Sementara itu, camat Marusu mengaku, lambannya pembebasan lahan rel kereta api di wilayahnya disebabkan karena adanya oknum yang mempengaruhi warga untuk menolak membebaskan lahannya.

Bahkan kata dia, orang tersebut juga mengaku dibacking oleh aparat.

Dalam rapat penting tersebut Hatta Rahman dikabarkan tak hadir.

Hatta memilih bertolak ke Jakarta bersama beberapa pejabatnya.

Kabag Protokol Setda Maros, Darmawati yang dikonfirmasi soal tujuan Hatta Rahman ke Jakarta, tak merespon. (*)