Waspada! KSAD Jend Andika Perkasa dan Anak Buah Dikerahkan Hadapi Warga Pelanggar Protokol Kesehatan
KSAD Jenderal Andika Perkasa dan anak buah dikerahkan hadapi warga pelanggar protokol kesehatan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - KSAD Jenderal Andika Perkasa dan anak buah dikerahkan hadapi warga pelanggar protokol kesehatan.
Jika TNI turun tangan, jangan coba-coba melanggar, ya?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mengutip KompasTV , Sabtu (8/8/2020), Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjelaskan, diangkatnya KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tersebut diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Menurut dia, sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan itulah yang perlu ditingkatkan, sehingga perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat.
Alasan lain, yakni lantaran TNI AD disebutnya memiliki struktur organisasi yang luas hingga ke seluruh pelosok negeri.
Menanggapi hal itu, dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Gabriel Lele mengatakan, kritik terhadap pelibatan militer dalam penanganan Covid-19 biasanya disebabkan trauma masa lalu.
"Soal keterlibatan militer..., ya ancaman Orde Baru lah. Kedua, konon tidak sesuai dengan semangat reformasi, ' Militer itu di barak saja', tapi itu semua kan logika normal. Dalam situasi krisis seperti ini, kalau saya sih tidak apa-apa (pelibatan TNI). Justru sangat dibutuhkan ada institusi atau aktor yang bisa menegakkan disiplin," kata Gabriel saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/8/2020).
• VIDEO: Bukan Jusuf Kalla, Sosok Pemilik Sepeda Brompton yang Dilelang untuk Penanganan Covid-19
Ia menilai, TNI dan Polri memiliki keunggulan di sisi penegakan disiplin.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sulit untuk disiplin, salah satunya dalam hal penerapan protokol kesehatan.
"Tinggal diberi koridor yang tepat agar pelibatan itu tidak kemudian melahirkan implikasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang mungkin terlalu represif," kata Gabriel.
Menurutnya, TNI dan Polri yang sekarang sudah lebih berbeda dengan postur mereka 20 tahun lalu yang masih sangat represif.
Pembagian peran
Terkait penanganan Covid-19 yang sebelumnya ditangani oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Gabriel menilai kebijakan yang dibuat sebenarnya sudah bagus.
Namun, pelaksanaannya masih belum optimal.
