ILC TV One
ILC TV One Ulas Menteri Jokowi Nadiem Makarim Diprotes NU & Muhammadiyah Beri Duit ke Yayasan 'Kaya'
Serunya ILC TV One Bahas Menteri Jokowi Nadiem Makarim Diprotes NU, Muhammadiyah, PGRI Beri Uang Konglomerat
TRIBUN-TIMUR.COM - Talkshow ILC TV One yang dipandu Karni Ilyas Selasa (28/7/2020) malam ini membahas Menteri Jokowi Nadiem Makarim.
Mendikbud Nadiem Makarim jadi sorotan gara-gara dapat protes keras dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI.
Organisasi ini protes dan mundur dari program Mendikbud Nadiem Makarim; Program Organisasi Penggerak.

Program ini mengelola ratusan miliar rupiah dari uang rakyat.
Celakanya, program ini ada mengalir ke organisasi 'konglomerat'.
ILC TV One membahas 'Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), PGRI Mundur : Memprotes Nadiem Makarim Memberi Hibah Konglomerat' seperti yang tribun-timur.com kutip dari twitter TVOne pada Selasa (28/7/2020).
ILC malam ini akan membahas mengenai masuknya Putera Sampoerna Foundation & Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima ‘suntikan’dana hibah Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud menuai polemik.
Bahkan KPK pun mulai terlibat di proyek ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal turun tangan memantau dan mendalami Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
KPK merasa perlu melakukan demikian karena program tersebut menjadi polemik.
Terlebih setelah Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut.
Belakangan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menyatakan hal yang sama.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan yang menjadi dasar bagi KPK melakukan pemantauan dan pendalaman terhadapprogram tersebut karena Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
“KPK memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap program seperti itu. KPK akan mendalami program yang dimaksud, bisa dalam bentuk kajian sebagaimana yang dilakukan terhadap program-program lain seperti BPJS, Pra Kerja, dan lain-lain," kata Nawawi di Jakarta pada Jumat (24/7).
Nawawi pun mengapresiasi langkah beberapa ormas yang mengambil sikap mundur dari keikutsertaan pada program tersebut. Sebab, program itu ada potensi yang tidak jelas.