FIK Ornop Sulsel Kritisi Pemerintah dalam Penerapan Protokol Penanganan Pandemi Covid-19

Laporan: Ale Yassin
Koordinator Presidium FIK Ornop Sulsel
Melaporkan dari Kota Makassar

Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) Sulawesi Selatan menggelar diskusi yang membahas sekaligus mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah ini.

Diskusi dilakukan secara virtual, Rabu (22/7/2020). Diikuti sejumlah pegiat ornop di Sulsel.

Dari dikusi ini, mencuat bahwa penanganan Covid-19 di Sulsel yang dinilai makin hari semakin menimbulkan banyak polemik.

Beberapa kebijakan pemerintah justru menimbulkan keresahan sosial. Di antaranya:

1. Ketegasan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat diberlakukan di Kota Makassar yang dianggap ‘tebang pilih’.

• Laju Insidensi Berpacu dengan Recovery Covid-19

Sebab masyarakat bawah cenderung ditegasi.

Sedangkan pengusaha yang melanggar diberi kelonggaran. Seperti terjadi di salah satu toko ATK terbesar di Kota Makassar.

2. Kebijakan protokol status Covid-19 di Sulsel juga dinilai lamban dan tidak jelas.

Hal ini berdampak pada protokol pemakaman yang diterapkan bagi jenazah yang belum jelas status positifnya.

3. Kebijakan pembatasan keluar masuk Makassar dan daerah lainnya dengan mensyaratkan keterangan hasil rapid test dinilai tidak efektif.

Sebab telah terbukti dari analisa berbagai pakar virologi bahwa rapid test tidak dapat menentukan status positif seseorang.

Justru rapid tes dinilai menjadi ‘lahan bisnis’ yang ‘menguras’ biaya masyarakat.

4. Anggaran penanganan pandemi Covid-19 dinilai pengalokasiannya tidak efisien.

Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tetapi juga telah menimbulkan keresahan sosial yang berbuntut pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

• UPDATE Corona Indonesia: 1.906 Kasus Baru Covid-19, Beda Tipis dengan Jumlah Pasien Sembuh