Serapan APBD Pemprov 34 Persen, Kadin Sulsel Minta Anggaran Jangan Hanya Berharap Deviden di Bank

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Andre Arief Bulu menanggapi rendahnya serapan Pemerintah Provinsi Sulsel hingga semester I 2020. 

Menurutnya, rendahnya serapan itu adalah gambaran pertumbuhan ekonomi ke depan sangat besar berpeluang minus, beberapa pengamat bahkan mengatakan bisa sampai -4% sampai -6 %. 

"Melihat keadaan ini, tentu sulit berharap kepada sektor investasi ataupun penciptaan lapangan kerja baru untuk mengangkat daya beli masyarakat," ujarnya, Minggu (19/7/2020).

Salah satu nya cara yang paling cepat untuk mengantisipasi atau minimal sedikit memperbaiki sektor riil masyarakat adalah pengelolaan APBN atau APBD, yang memang telah di siapkan sejak tahun lalu. 

Walau sebagian telah digunakan dalam program Refocusing menangani Covid 19, tapi tentu sisanya harus segera dilakukan penyerapan anggaran melalui proses lelang anggaran APBN dan APBD itu yang dipercepat.

Sehingga proyek-proyek bisa berjalan dan pergerakan ekonomi juga bisa berjalan.

"Proyek-proyek yang tidak terkena program refocusing harus tetap diproses, karena anggaran kan tidak semua di sedot dalam penanganan covid-19," katanya. 

Pemerintah, lanjut pengusaha konstruksi ini, jangan hanya mau mengambil resiko terkecil dengan misalnya menyimpan APBD itu di bank-bank daerah dengan berharap deviden yang jumlahnya tidak seberapa. 

"Tapi tidak bermanfaat dalam program perbaikan ekonomi pasca Covid, tapi dana itu harus diturunkan, proyek bisa berjalan, penyerapan anggaran jadi naik, dan yang terpenting ekonomi rakyat berjalan," katanya. 

Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada semester pertama 2020, masih jauh dari target.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, total belanja langsung dan tak langsung periode Januari-Juni 2020 baru Rp 3,251 triliun atau 37,99 persen dari target Rp 9,323 triliun.

Anggaran belanja langsung baru terserap Rp Rp 425,88 miliar. Nilai tersebut baru 22,59 persen dari daftar pengisian anggaran (DPA) yang ditargetkan sebesar Rp 1,885 triliun.

Total dana yang telah digunakan untuk belanja pegawai tercatat Rp 1,003 miliar (44,5 persen), belanja barang dan jasa Rp 264,87 miliar (29,13 persen), serta belanja modal Rp 160 miliar (16,43 persen).

Sementara itu, total anggaran belanja tak langsung yang sudah terserap mencapai Rp 2,825 triliun atau setara dengan 37,99 persen dari alokasi DPA sebesar Rp 7,438 triliun.

Porsi belanja tak langsung paling banyak diserap untuk belanja pegawai Rp 1,331 triliun, atau 40,9 persen dari target Rp 3,253 triliun.

Lalu diikuti belanja hibah Rp 613,31 miliar (37,48 persen), belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 577,45 miliar (36,10 persen).

kemudian, belanja tidak terduga Rp 219,37 miliar (43,87 persen), belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 83,85 miliar (18,77 persen), belanja bantuan sosial 360 juta (25,35 persen).(*)