Tim Adhoc Pelakor ASN di Bantaeng Rekomendasikan Pemecatan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Tim adhoc dibentuk oleh Bupati Bantaeng, berisi tiga unsur yaitu Inspektorat, BKPSDM dan Bagian Hukum Setda Bantaeng.

Tim Adhoc itu dibentuk untuk kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Reskiyani Syam.

Terdapat dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim Adhoc, salah satunya sanksi pemecatan.

Kepala BKPSDM Bantaeng, Muslimin  mengatakan, ada dua rekomendasi yang dikeluarkan, sanksi pemecatan dan penurunan pangkat.

"Kasus begitu kan disidangkan, jadi dari rekomendasi tim ad hoc itu memang ada beberapa rekomendasi. Termasuk ada yang rekomendasikan untuk memecat ada yang merekomendasikan untuk turunkan pangkat satu tingkat," kata Muslimin, kepada TribunBantaeng.com, Kamis, (16/7/2020).

Namun, dua rekomendasi itu, lebih mendominasi agar berikan sanksi penurunan pangkat.

Hal itu, kata Muslimin, menjadi sudah termasuk hukuman berat bagi ASN yang melakukan perselingkuhan.

Dari 5 anggota tim adhoc itu, hanya 1 orang meminta untuk dipecat.

Sedangkan, 3 lainnya hanya meminta untuk berikan sanksi penurunan pangkat, dan 1 orang abstain.

"Tentu diputuskan oleh pak Bupati adalah penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemda Bantaeng, Muhammad Azwar menjelaskan, tim adhoc telah melakukan sidang kode etik.

Keputusan sudah itu, dilakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah.

Alasannya, dalam aturan sanksi  pemberhentian untuk ASN biasanya berlaku hanya dalam kasus pidana umum.

"Tafsir regulasi menyebutkan bahwa dapat dilakukan pemberhentian dengan tidak terhormat, ada kata dapat (bisa saja diberhentikan atau sebaliknya), ini berlaku kalau pidana umum. Berbeda kalau ASN misalnya melakukan tindak pidana korupsi, langsung diberlakukan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat)," jelasnya.

Diketahui, Salah satu ASN Bantaeng berstatus istri kedua, Reskiyani Sam dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Bantaeng.