Banjir Bandang Masamba Luwu Utara, Anggota DPR RI Prihatin Pembalakan Liar, Sudah 17 Meninggal

TRIBUN-TIMUR.COM, MASAMBA - Banjir Bandang di Masamba, Luwu Utara, menimbulkan keprihatinan semua pihak. 

Tagar #SaveMasamba #SaveLuwuUtara menggema di media sosial.

Anggota Komisi IV DPR RI juga menjadikan bencana alam ini sebagai perhatian.

"Kami di Komisi IV akan minta penjelasan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejauh mana pengawasan kawasan hutan konservasi ini dan akan kami cek ijin atau dasar hukum perusahaan atau perorangan yg melakukan alih fungsi," kata anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, Rabu (15/7/2020).

Komisi IV DPR RI adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: Pertanian,  Pangan, Maritim, Kehutanan.

Isu pembalakan liar menjadi fokus karena ditengarai salah satu penyebab banjir bandang ini.

"Betul salah satu penyebab utama banjir bandang karena habisnya pohon/hutan dihulu yg menyerap air akibat Pembalakan liar dan juga alih fungsi kawasan hutan konservasi yg tidak terkendali untuk kebun dan ladang," kata Puang Male, sapaan Andi Akmal Pasluddin.

Update: 17 Meninggal, 10 rumah hanyut

Sebanyak 213 rumah tertimbun lumpur dan pasir pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada, Senin (13/7/2020) malam.

Selain ratusan rumah tertimbun, ada juga 10 unit rumah hanyut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara, Muslim MUchtar mengatakan, sedimen banjir bandang menimbun rumah warga ketinggiannya mencapai satu hingga empat meter.

Rumah itu tersebar dibeberapa titik.

Diantaranya di Desa Radda, Desa Malimbu, Desa Salama, dan Kota Masamba.

"Ketinggian timbunan lumpur pasir satu sampai empat meter," kata Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara, Muslim Muchtar, Rabu (15/7/2020).