Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional Diprotes: Harusnya Kementan
Sebelumnya, penunjukkan Prabowo menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional disampaikan Jokowi setelah meninjau lokasi proyek, Kamis (
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.
Keputusan presiden pun menuai banyak komentar dari sejumlah pihak.
Ada yang menilai penunjukan tersebut kurang tepat. Seharusnya proyek ditangani oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, penunjukkan tersebut didasari atas perspektif pertahanan negara.
"Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, di mana Kementerian Pertahanan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai leading sector dilandasi oleh perspektif pertahanan negara," terang Dahnil seperti dilansir Kompas.com.
• Ada Apa dengan Novel Baswedan Jelang Sidang Putusan Rahmat & Ronny Bugis? Pasrah & Minta Dibebaskan
• Terbaru! Daftar Harga Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1441 H, Mulai dari Kambing hingga Sapi
Di situ disebutkan 'Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman'.
Ia menyebut, Kementerian Pertahanan memandang, bahwa ancaman terhadap negara terdiri dari ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.
Menurut dia, Kementerian Pertahanan dilibatkan merujuk pada apa yang telah disampaikan presiden yakni, bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia di waktu yang akan datang seiring merebaknya pandemi Covid-19, negara sedang mengantisipasi krisis pangan.
"Maka, perlu dipersiapkan cadangan pangan yang cukup di masa yang akan datang."
"Nah, salah satunya melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah," ungkapnya.
Respon DPR
Dilansir Kompas.com, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai penunjukkan Prabowo menjadi pimpinan proyek lumbung pangan nasional adalah tugas khusus untuk menguji kinerja Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo."
"Mengingat Pak Parbowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," kata Daniel.
Kendati demikian, Daniel menilai, tugas tersebut sebaiknya dipimpin oleh Kementan.
Sebab, secara infrastruktur dan birokrasi akan lebih efektif jika dilakukan Kementan yang memang bertugas dalam bidang pangan.
