Pilkada Serentak
Soal NPHD Penyelengara Pilkada, Mendagri: Saya Minta Paling Lambat Minggu Ini Diselesaikan
Menurutnya, rerata kabupaten/kota baru dibayarkan sekitar 40-an persen dari total NPHD yang disahkan pada 2019 lalu.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH FADHLY ALI
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian disela Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (8/7/2020).
"Sehingga daerah yang mampu untuk menambah permintaan dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, ya silakan kalau mau ditambah, terimakasih sekali. Berarti mensukseskan Pilkada dan juga mendapatkan pahala yang banyak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi yang menyerah kasih lah bendera putih," lanjutnya.
Tito memaklumi jika ada dareah yang kemampuan fiskalnya lemah dan tidak mampu menambah anggaran untuk Pilkada. Dia juga akan membantu menyampaikan ke Menteri Keuangan agar daerah tersebut mendapat dana transfer dari Pusat.
"Tapi tolong daerah-daerah ini tolong data pendukungnya kuat, karena itu bukan uang pribadinya Ibu Menteri Keuangan, tapi uang negara," ujarnya.(*)
Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad
Halaman 2 dari 2
