Jawaban Mendikbud Nadiem Makarim saat Pemerintah Diminta Tanggung Biaya Internet Dosen dan Mahasiswa

TRIBUN-TIMUR.COM- Selama pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, seluruh proses perkuliahan di perguruan tinggi dilakukan secara daring atau online.

Dengan demikian, para dosen dan mahasiswa harus mengeluarkan biaya untuk pembelian paket internet.

Forum Rektor Indonesia (FRI) pun meminta pemerintah untuk menanggung biaya internet bagi dosen dan mahasiswa tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua FRI Yos Johan Utama dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) yang digelar virtual, Sabtu (4/7/2020).

• Orangtua Harus Siap-siap, Mendikbud Berencana akan Berlakukan Belajar Jarak Jauh Secara Permanen

• Mendikbud Nadiem Makarim Izinkan Sekolah di 85 Kabupaten/Kota Dibuka, Wajib Penuhi Syarat Ini!

Acara tersebut turut diikuti oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Dalam masa pandemi ini, pemerintah diharapkan membantu mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan internet bagi mahasiswa dan dosen," ujar Yos Johan.

Rektor Universitas Diponegoro itu menyebut, biaya internet cukup memberatkan mahasiswa dan dosen selama perkuliahan daring.

Oleh karena itu, pembebasan biaya internet ini sangat dibutuhkan. Terlebih kuliah daring masih akan berlangsung selama satu semester ke depan.

"Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah," ujar dia.

Mendikbud Nadiem Makarim langsung merespons permintaan itu dalam acara tersebut.

Nadiem menyebut, saat ini Kemendikbud sudah berupaya bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar paket internet untuk belajar terjangkau.

"Kami sudah kerja sama dengan untuk berbagai macam platform pembelajaran untuk mendapatkan diskon, harga lebih murah dan itu sudah jalan," kata Nadiem.

Ia menambahkan, perguruan tinggi negeri (PTN) sudah diinstruksikan untuk memberi bantuan ke mahasiswa dan dosen.

Sementara utuk perguruan tinggi swasta (PTS), Kemendikbud telah mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk bantuan biaya pendidikan.

Sebab, PTS di masa pandemi ini juga mengalami kesulitan keuangan seperti berbagai sektor lainnya.

"Ini pertama kalinya (bantuan) untuk swasta," ucap Nadiem.

Wacana Pembelajaran Jarak Jauh Dilakukan secara Permanen

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi Covid-19.

Menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar akan menjadi hal yang mendasar.

"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (2/7/2020).

Dia mengatakan, pemanfaatan teknologi ini akan memberikan kesempatan bagi sekolah melakukan berbagai macam modeling kegiatan belajar.

"Kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan software dengan aplikasi dan memberikan kesempatan bagi guru-guru dan kepala sekolah dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system itu potensinya sangat besar," tuturnya.

Menurut Nadiem, hal ini terbukti dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.

Ia menilai, para guru dan orangtua akhirnya mencoba beradaptasi dan bereksperimen memanfaatkan teknologi untuk kegiatan belajar.

"Walau sekarang kita semua kesulitan beradaptasi dalam PLJ, tapi belum pernah dalam sejarah Indonesia kita melihat jumlah guru dan kepala sekolah yang bereksperimen dan orangtua juga bereksperimen beradaptasi dengan teknologi," ucapnya.

"Jadi ini merupakan sebuah tantangan dan ke depan akan menjadi suatu kesempatan untuk kita," kata Nadiem.

Kapan Sekolah Dibuka?

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali membuka sekolah di kabupaten/kota tertentu.

Sekolah hanya boleh buka jika termasuk dalam golongan Zona Hijau Covid-19.

"Kami tidak mengubah Kalender pendidikan," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam konferensi pers, Senin (15/6/2020).

Nadiem menyebut bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai sekitar pertengahan Juli 2020.

Zona hijau, kuning, oranye, dan merah

Hingga 15 Juni2020, pihaknya mengatakan bahwa ada 94 persen peserta didik yang tinggal di 429 kabupaten/kota zona kuning, oranye, dan merah.

Para peserta didik di dalam tiga zona ini tetap wajib mengikuti pembelajaran namun melalui metode jarak jauh (PJJ).

Adapun 6 persen peserta didik yang berada di 85 kabupaten/kota yang masuk dalam zona hijau Covid-19 bisa melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di zona hijau, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, lokasi sekolah tersebut harus berada di zona hijau.

Kemudian, mengantongi izin dari Pemerintah Daerah dan kantor wilayah/kantor Kementerian Agama setempat.

Ketiga, pemenuhan oleh satuan pendidikan terhadap seluruh daftar protokol kesehatan dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Terakhir, orang tua/wali murid menyetujui anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. 

Tahapan pembukaan kembali sekolah

Melansir Keputusan Bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, berikut adalah tahapan pembukaan kembali sekolah:

Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A, dan SLB

Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal.

Namun, ditambahkan pula catatan, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, maka satuan pendidikan diwajibkan untuk menutup kembali pembelajaran tatap muka tersebut.

Adapun pembelajaran tatap muka di zona hijau sendiri terdiri atas dua fase, yaitu fase transisi dan normal baru.

Mengutip Harian Kompas, 16 Juni 2020, waktu paling cepat untuk memenuhi kesiapan di jenjang SMA, SMP, dan sederajat untuk fase transisi adalah Juli 2020 dan fase normal baru pada September 2020.

Sedangkan waktu paling cepat untuk memenuhi kesiapan fase transisi jenjang Sekolah Dasar (SD), MI, Paket A, dan SLB adalah September 2020 dan normal baru pada November 2020.

Kemudian, waktu paling cepat untuk memenuhi kesiapan fase transisi pada jenjang PAUD formal dan non formal adalah November 2020 dan normal baru pada Januari 2021. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen"