Bukti Ketegasan Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy, Dirut RS Dicopot! Berapa Tambahan Pasien Corona?

Padahal sebelum-sebelumnya tambahan selalu di atas 100 pasien positif Covid-19.

Masuk Makassar Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

PJ Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin sedang menggodok Perwali tentang pengawasan aktivitas warga yang berencana keluar masuk di Kota Makassar.

Asisten 1 Setda Makassar, M Sabri mengatakan, salah satu poin penting dalam Perwali ini terkait larangan masuk bagi warga luar, jika tidak memiliki surat keterangan bebas Covid.

"Perwali-nya sementara kami godok. Kemungkinan satu dua hari ini kita final-kan," kata Sabri, Selasa (30/4/2020).

Menurut Sabri, sebelum Perwali ini diterapkan pihaknya akan melakukan pengumuman di media massa yang ada di Makassar.

"Jadi kami akan sampaikan ke media. Ini sebagai bentuk sosialisasi ke publik, sebelum aturan ini diberlakukan," ujarnya.

Ia mengatakan, tujuan Perwali ini diadakan sebagai bentuk kerja cepat Pemkot Makassar untuk mengendalikan kasus Covid di Makassar.

Bagi Sabri, Makassar sebagai episentrum wabah mematikan ini sangat perlu menerapkan pengawasan ini tanpa melakukan pembatasan aktivitas warga.

"Jadi aktivitas warga tetap berlangsung. Ini agar pemulihan ekonomi kita cepat terealisasi. Jadi bedanya, kalau PSBB itu tidak ada aktivitas warga diluar rumah, sedangkan Perwali ini tetap memeprsilahkan warga beraktivitas," ujarnya.

Khusus di perbatasan mereka yang diizinkan masuk jika memiliki surat keterangan bebas covid.

Ia menambahkan, terkait dengan Perwali 31 tentang protokol kesehatan ditengah Pandemi Corona ini, secara otomatis tidak diberlakukan lagi, apabila Perwali tentang pengawasan aktivitas keluar masuk Makassar diterapkan.

Terpisah, PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menjelaskan, tujuan pengendalian ini bukanlah untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan, untuk menekan warga yang tidak berkepentingan tidak masuk Makassar.

Menurut hemat Rudy, setiap daerah di Sulsel ini memiliki Gugus Tugas Pengendalian Covid-19.

Artinya setiap pemerintah daerah mengetahui siapa saja warganya yang OTG maupun ODP termasuk yang berstatus positif dan negatif.