Pergantian Prof Yusran Sudah Dikonsultasikan ke Kemendagri, NA: Ini Misi Kemanusiaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menjelaskan pergantian Pj wali Kota Makassar dari Prof Yusran Yusuf ke Prof Rudy Djamaluddin lebih kepada misi kemanusian dalam rangka memutus mata rantai penyeberan Covid-19.

"Indonesia darurat kesehatan, di luar Jawa Makassar jadi episentrum penularan. Kami melihat dibutuhkan kekompakan dan kolaborasi dalam menghadapi pandemi ini," ujar NA di Gubernuran Jl Sungai Tangka Makassar, Kamis (25/6/2020).

Mejurutnya, beberapa hari terakhir, di samping kasus positif terus meningkat di Makassar, tentu karena tracing (pelacakan) maupun testing massif dilakukan.

"Namun, ini juga disebabkan tingkat penularan yang ikut naik karena protokol kesehatan kurang kita indahkan," kata bupati Bantaeng 2 periode itu.

NA melihat ini menghawatirkan, dimana tadinya daerah-daerah itu steril atau hijau, namun kini daerah sudah mulai artinya Makassar jadi episentrum.

"Nah kalau kita menyelesaikan 80 persen persoalan Covid-19 di Makassar, maka akan selesai juga di Sulsel," katanya.

Tidak hanya itu, kebijakan tersebut diambil NA usai berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya berkonsultasi sama Bapak Mendagri soal pergantian Pj maka kita melihat bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Maka kita butuh strong leader yang bisa merangkul semua elemen masyarakat yang bisa mengendalikan pemerintahan untuk mengendalikan Covid di Sulsel," tegas NA.

"Jadi tidak ada hal yang khusus sehingga kita harap pergantian ini bisa lebih baik. Karena begini Pj Wali Kota Makassar adalah perpanjangan tangan gubernur untuk mengendalikan Makassar sementara waktu sampai menunggu pejabat definitif," lanjutnya.

Tetapi, lanjut dia, di tengah jalan harapan NA tidak sesuai.

"Saya sudah ingatkan saat pelantikan Pj. Ini jabatan bukan permanen, ini bukan pilihan rakyat, ini betul mengisi kekosongan selama pejabat definitif belum terpilih," katanya.

"Pertama saya ingatkan jaga netralisatas, kerja fokus, apalagi di saat ini masa pandemi Covid-19. Tidak akan mungkin pemerintah menyelesaikan sendiri, butuh membangun kolaborasi dan sinergi," jelas NA.

Terkait pelantikan Pj wali Kota Makassar yang baru, ia menegaskan tidak usah ditanyakan lagi kenapa demikian.

"Ini adalah misi kemanusian dalam rangka memutus rantai penularan Covid. Ini bukan perjabat definitif, ini Pj. Pejabat itu masa jabatan maksimal 1 tahun, kita ada Pergub bisa mengevaluasi setiap saat," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, jabatan tersebut layak disandang orang-orang yang lebih fokus lagi.

"Tidak ada jaminan pejabat ini bisa terus menurus, enggak. Saya sudah konsul sama Mendagri, ia tahu kondisi Makassar dimana kasus positif terus meningkat. Walaupun kajian dari FKM pengendalian mampu kita lakukan dengan baik," katanya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad