Nunung Dasniar Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Warga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Nunung Dasniar Azis B meminta Pemerintah kota (Pemkot) Makassar untuk tidak diam melihat kondisi masyarakatnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar itu juga berharap agar keluhan masyarakat segera dipenuhi. Seperti memperhatikan pasokan air di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.

Kemudian pembukaan jalan baru di sekitar Biringkanaya yang bisa diakses kendaraan roda empat, tagihan air oleh manajemen Perusahaan Air Minum (PDAM) Makassar yang tiba-tiba naik.

Tidak hanya itu, pengerukan drainase yang sudah tidak bisa dialiri air karena rusak dan dipenuhi sampah. Akibatnya, terjadi genangan air disekitar pemukiman warga.

"Sudah ini berpeluang kali di minta warga tapi tidak ada realisasi dari pemerintah. Saya sudah hampir setahun di DPRD, tetapi tidak ada terealisasi keluhan masyarakat," kata Nunung kepada Tribun, Minggu (21/6/2020).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar itu menambahkan, setelah reses kemarin, tak ada keluhan baru dari masyarakat kecuali pembagian sembako tidak merata ditengah pandemi coronavirus disease 2019.

"Artinya keluhan masyarakat pada reses masa sidang pertama itu belum dilaksanakan pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat tetap mengeluhkan hal sama di reses ketiga," jelasnya.

"Kemana pemerintah kota Makassar? Kami tidak turun ke bawah melakukan reses hanya untuk menghambur-hambur uang negara secara cuma-cuma, kami ingin pokir pokir masyarakat kami juga diperhatikan," tegas Nunung menambahkan.

Reses, Dewan Habiskan Rp 5,2 M

Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar tengah melaksanakan temu konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

Temua konstituen pada masa persidangan ketiga dilaksanakan selama enam hari atau sejak 15-20 Juni 2020.

Sekwan DPRD Makassar Abdul Azis Hasan menyatakan, selama reses setiap anggota dewan mendapat anggaran belanja senilai Rp 105 juta.

"Besaran anggaran diterima setiap anggota dewan sebesar Rp 105 juta dan terbagi dalam beberapa item rincian giat," jelasnya kepada Tribun via pesan WhatsApp, Kamis (18/6/2020).

Azis menjelaskan seperti tahun-tahun sebelumnya setiap legislator mendapatkan jatah tiga kali temu konstituen atau empat bulan sekali. Hanya saja, untuk tahun ini itu hanya dua kali.

"Iyya, tahun ini cuma dua kali dilaksanakan karena masa persidangan dua anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19," tegas mantan Kadis Pendidikan Makassar itu.