Prof Idrus Paturusi: Jangan Seenaknya Bikin Peraturan 'Ok New Normal Jalan'

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Prof Idrus Paturusi meningkatkan pemerintah agar tidak seenaknya membuat peraturan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Virtual Forum Dosen Tribun Timur Forum Dosen #4 dengan tema 'Demi Pancasila, Covid-19: Virus, bisnis, atau konspirasi?' pada Senin (1/6/2020).

"Jangan seenaknya bikin peraturan, ok new normal jalan. Oh tidak bisa kayak gitu," kata Prof Idrus.

Dia menjelaskan bahwa jika new normal, situasi di rumah sakit lebih rumit.

Mantan Rektor Unhas itu mencontohkan bahwa di satu rumah sakit bisa melayani 600 pasien.

Namun, jika new normal tidak bisa dilakukan karena physical distancing.

"Situasi di rumah sakit berbeda, saya sudah menghitung, setiap hari sebelum Covid ini, kita melayani kurang lebih 600 pasien di poliklinik. Ini baru satu rumah sakit. Itupun kita harus atur nanti, nda mungkin kita melayani pasien itu 600 karena pasti physical distancing, itu yang pertama," jelasnya.

Selain itu, kata dia, tenaga kesehatan harus dipreventif agar mereka tidak tertular.

"Yang kedua, tenaga kesehatan itu  harus dipreventif agar supaya bagaimana tidak tertular. Karena coba bayangkan, setiap hari saya di poliklinik, saya periksa 20 pasien  dalam satu hari. Kalau saya tidak mempersiapkan diri saya dengan perlindungan, ini kan bisa menular," lanjutnya.

Dirinya meminta pemerintah harus mempersiapkan semuanya.

"Sehingga semuanya ini harus dipikirkan. Saya berusaha agar APD minta dari Tonasa, minta dari BNI agar supaya kalau new normal sudah jalan, kita harus mempersiapkan semuanya," katanya.

Lebih rinci, ia menyebut bahwa di Rumah Sakit Dr Wahidin Bed Occupancy Ratio atau persentase penggunaan tempat tidur (TT) sisa 21%.

Artinya, kata dia, rumah sakit tidak bisa jalan.

"Karena apa? Sekarang Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Wahidin, itu sisa 21%. 21% itu juga berarti rumah sakit nda bisa jalan, nda bisa hidup anggaran dan sebagainya," jelas Prof Idrus.

Olehnya itu, ia meminta pemerintah punya perhatian khusus.