Istana Jokowi Dikepung Massa, Jika Tito Masih Takut Helm Driver Ojol Tulari Corona ke Penumpang

Tito tetap melarang jasa ojek online (ojol) maupun ojek konvensional mengangkut penumpang ketika tatanan hidup baru atau new normal diterapkan

Instagram @rizkyabie
memperlihatkan saat Presiden Joko Widodo membagikan sembako ke pengemudi ojek online. Gambar diunggah di akun Instagram @rizkyabie pada Kamis (9/4/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak terima keputusan Kementerian Dalam Negeri, massa driver ojol akan kepung Istana Negara Presiden Jokowi

Aturan Pemerintah yang melarang ojek online (ojol) tetap dilarang mengangkut penumpang di fase new normal menuai protes keras.

"Massa ojek online atau Driver Ojol siap demo besar-besaran ke Istana Negara jika ada aturan ojol tetap dilarang mengangkut penumpang saat fase new normal usai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah imbas virus corona dihentikan," ujar Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia, Igun Wicaksono dalam pernyataannya, Sabtu (30/5/2020).

Dia mengatakan, Garda akan melakukan protes besar di Istana agar aspirasi pengemudi ojol didengar langsung Presiden Joko Widodo.

"Kami akan unjuk rasa karena ini tidak sinkron dengan kementerian-kementerian di bawah Presiden RI," tambahnya.

 Muzdalifah Jadi Korban Prank Baim Wong: Nasib Rumah Mewah Istri Fadel Islami Seharga Rp 40 M?

 Pengamat Politik Unhas Minta Pemerintah Jelaskan Anggaran Penanganan Covid-19, Termasuk Wisata Covid

Solidaritas driver Ojol terlibat bentrok dengan debt collector
Solidaritas driver Ojol terlibat bentrok dengan debt collector (kompas.com)
 

Igun menerangkan semua anggota Garda dan ojol seluruh Indonesia tidak terima jika ojol terus dilarang membawa penumpang.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian tetap melarang angkutan ojek online mengangkut penumpang selama pandemi Covid-19. 

 Muzdalifah Jadi Korban Prank Baim Wong: Nasib Rumah Mewah Istri Fadel Islami Seharga Rp 40 M?

Tito mengeluarkan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menerapkan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pedoman itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta, Rabu (27/5/2020). 

 Pengamat Politik Unhas Minta Pemerintah Jelaskan Anggaran Penanganan Covid-19, Termasuk Wisata Covid

Kepmendagri itu mengatur sejumlah syarat penerapan new normal di daerah terdampak corona.

Halaman
12
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved